Search

Now showing items 1-10 of 305

ABSORPSI KONSEP QISAS HUKUM PIDANA ISLAM DALAM REGULASI PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA DI MASA MENDATANG (STUDI KRITIS RANCANGAN UNDANG-UNDANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (RUU KUHP) 2015 TERKAIT BAB XXIII-XXV TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN)

MUHAMMAD RUSYDIANTA, 13912011 (Universitas Islam Indonesia, 2016)

PELAKSANAAN PENGAWASAN PANITIA PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2014

M. ARHAM ANOM BESARI, 11912679 (Universitas Islam Indonesia, 2014-01-10)

PEMILIHAN UMUM SEBAGAI IMPLEMENTASI KEDAULATAN RAKYAT DI INDONESIA

RUSLI KUSTIAMAN ISKANDAR, 02932002 (Universitas Islam Indonesia, 2016)

Penelitian ini mengambil sedikit dari sekian banyak persoalan tata negara Indonesia, yaitu tentang: PEMILIHAN UMUM SEBAGAI IMPLEIVENTAS1 KEDAULATAN RAKYAT DI INDONESIA. Tujuan penulisan ini sederhana, yaitu hendak ...

POLlTlK HUKUM PENGUJIAN PERATURAN DAERAH OLEH MAHKAMAH AGUNG DAN PEMERINTAH PASCA PERUBAHAN UNDANGUNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

KING FAISAL SULAIMAN, 11932017 (Universitas Islam Indonesia, 2016)

Fokus isu utama dalam riset ini bertujuan menjelaskan, (a) mengapa pengujian peraturan daerah (Perda) dilakukan oleh pemerintah padahal UUD NRI Tahun 1945 pasca perubahan telah menyerahkan kewenangan itu kepada Mahkamah ...

POLITIK HUKUM PENGELOLAAN ZAKAT SEBAGAI INSTRUMEN PENANGGULANGAN KEMISKINAN (STUDY KEBIJAKAN PENGELOLAAN ZAKAT DI PROVINSI JAWA TENGAH)

SRI KUSRIYAH, 10932012 (Universitas Islam Indonesia, 2015)

Politik Hukum Pengelolaan Zakat di Indonesia dibentuk dalam rangka pelaksanaan Pancasila dan untuk mewujudkan salah satu tujuan nasuional Negara Indonesia, yaitu memajukan kesejahteraan umum, serta amanah dari Pasal32 ...

PEMENUHAN HAK KONSTITUSIONAL PEREMPUAN MELALUI PEMBENTUKAN PEMTURAN DAERAH (Studi Pembentukan Peraturan Daerah di Provinsi DIY dan Kalsel)

ERLINA, 11932010 (Universitas Islam Indonesia, 2016)

Disertasi ini dilatarbelakangi kewenangan daerah yang cukup besar untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri di era oto~lomid aerah dalam bingkai negara hukum, termasuk membuat peraturan daerah dala~n rangka ...

1
2
3
4
. . .
31

Search

ABSORPSI KONSEP QISAS HUKUM PIDANA ISLAM DALAM REGULASI PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA DI MASA MENDATANG (STUDI KRITIS RANCANGAN UNDANG-UNDANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (RUU KUHP) 2015 TERKAIT BAB XXIII-XXV TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN)

PELAKSANAAN PENGAWASAN PANITIA PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2014

PEMILIHAN UMUM SEBAGAI IMPLEMENTASI KEDAULATAN RAKYAT DI INDONESIA

POLlTlK HUKUM PENGUJIAN PERATURAN DAERAH OLEH MAHKAMAH AGUNG DAN PEMERINTAH PASCA PERUBAHAN UNDANGUNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

POLITIK HUKUM PENGELOLAAN ZAKAT SEBAGAI INSTRUMEN PENANGGULANGAN KEMISKINAN (STUDY KEBIJAKAN PENGELOLAAN ZAKAT DI PROVINSI JAWA TENGAH)

PEMENUHAN HAK KONSTITUSIONAL PEREMPUAN MELALUI PEMBENTUKAN PEMTURAN DAERAH (Studi Pembentukan Peraturan Daerah di Provinsi DIY dan Kalsel)

HUKUM PENATAAN RUANG BERBASIS BUDAYA KRATON YOGYAKARTA (KAJIAN DARI ASPEK BUDAYA HUKUM)

KONSEP KEPEMILIKAN HAK ATAS MEREK DI INDONESIA (STUDI PERGESERAN SISTEM "DEKLARATIF' KE DALAM SISTEM "KONSTITUTIF')

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITOR SEPARATIS DALAM PENGURUSAN DAN PEMBERESAN HARTA PAILIT

GADAI SYARIAH DI INDONESIA : IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP SYARIAH BAGI PENGEMBANGAN GADAI SYARIAH YANG BERKEADILAN

Search

Filters

ABSORPSI KONSEP QISAS HUKUM PIDANA ISLAM DALAM REGULASI PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA DI MASA MENDATANG (STUDI KRITIS RANCANGAN UNDANG-UNDANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (RUU KUHP) 2015 TERKAIT BAB XXIII-XXV TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN)

PELAKSANAAN PENGAWASAN PANITIA PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2014

PEMILIHAN UMUM SEBAGAI IMPLEMENTASI KEDAULATAN RAKYAT DI INDONESIA

POLlTlK HUKUM PENGUJIAN PERATURAN DAERAH OLEH MAHKAMAH AGUNG DAN PEMERINTAH PASCA PERUBAHAN UNDANGUNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

POLITIK HUKUM PENGELOLAAN ZAKAT SEBAGAI INSTRUMEN PENANGGULANGAN KEMISKINAN (STUDY KEBIJAKAN PENGELOLAAN ZAKAT DI PROVINSI JAWA TENGAH)

PEMENUHAN HAK KONSTITUSIONAL PEREMPUAN MELALUI PEMBENTUKAN PEMTURAN DAERAH (Studi Pembentukan Peraturan Daerah di Provinsi DIY dan Kalsel)

HUKUM PENATAAN RUANG BERBASIS BUDAYA KRATON YOGYAKARTA (KAJIAN DARI ASPEK BUDAYA HUKUM)

KONSEP KEPEMILIKAN HAK ATAS MEREK DI INDONESIA (STUDI PERGESERAN SISTEM "DEKLARATIF' KE DALAM SISTEM "KONSTITUTIF')

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITOR SEPARATIS DALAM PENGURUSAN DAN PEMBERESAN HARTA PAILIT

GADAI SYARIAH DI INDONESIA : IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP SYARIAH BAGI PENGEMBANGAN GADAI SYARIAH YANG BERKEADILAN