dc.contributor.advisor | Dr. Saifudin, S.H., M.H. | |
dc.contributor.author | GARNIS LEILA PUSPITA, 1410235 | |
dc.date.accessioned | 2019-01-17T04:29:53Z | |
dc.date.available | 2019-01-17T04:29:53Z | |
dc.date.issued | 2018-12-13 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/12887 | |
dc.description.abstract | Studi ini bertujuan untuk mengetahui alasan diajukannya permohonan judicial
review terkait Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 serta Konstruksi hukum
Mahkamah Konstitusi dalam mengeluarkan putusan MK No 42/PUU/XIII/2015
dilihat dari perspektif etika dan kepastian hukum. Rumusan masalah yang
diajukan yaitu: 1) Alasan pemohon mengajukan permohonan judicial review
terkait Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang No 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan
Walikota Menjadi Undang-Undang; 2) Konstruksi hukum yang dikeluarkan
Mahkamah Konstitusi dalam mengeluarkan putusan MK No 42/PUU/XIII/2015;
3) Putusan MK No 42/PUU/XIII/2015 dilihat dari perspektif etika dan kepastian
hukum. Penelitian ini termasuk tipologi penelitian hukum normatif. Data
penelitian dikumpulkan dengan cara meneliti bahan pustaka baik berupa
peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal dan karya ilmiah yang
mempunyai hubungan dengan penelitian ini. Analisis dilakukan dengan
pendekatan perundang-undangan. Hasil studi ini menunjukan bahwa
pemberlakuan ketentuan mengenai larangan bagi mantan terpidana untuk aktif
dalam kegiatan politik dan/atau dipilih atau memilih dalam suatu pemilihan
kepala daerah (gubernur, bupati, dan walikota) telah menimbulkan ketidak
pastian hukum bagi pemohon dan merupakan suatu bentuk pengurangan hak atas
kehormatan yang dapat dipersamakan dengan pidana pencabutan hak-hak
tertentu sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (3), “Setiap warga
negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan” | en_US |
dc.publisher | Universitas Islam Indonesia | en_US |
dc.subject | Kepastian hukum | en_US |
dc.subject | etika | en_US |
dc.subject | mantan terpidana Putusan MK No 42/PUU/XIII/2015 | en_US |
dc.subject | Undang-undang No 8 Tahun 2015 | en_US |
dc.title | ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 42/PUU/XIII/2015 MENGENAI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG (DALAM STUDI PERSPEKTIF ETIKA DAN KEPASTIAN HUKUM) | en_US |
dc.type | Undergraduate Thesis | en_US |