Pembentukan dan Kinerja Komisi Konstitusi di Indonesia Pasca mandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Abstract
Penelitian perlindungan hukum terhadap kreditor dan debitor dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit oleh kurator (studi kasus pengurusan dan pemberesan harta pailit PT Jati Indah) ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab kurator dalam melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit dan bagaimana perlindungan hukum terhadap kreditor dan debitor dalam pengursan dan pemberesan harta pailit oleh kurator. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian yang menggunakan data dari hasil penelitian lapangan kemudian menggunakan kepustakaan dan dokumen termasuk didalamnya undang-undang kepailitan dan beberapa referensi yang mendukung penelitian yang di lakukan oleh penulis. Peran kurator dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit sangat besar, dalam Undang-Undang Kepailitan seorang kurator di beri kewenangan untuk mengurus seluruh harta pailit debitor tanpa persetujuan terlebih dahulu oleh debitor pailit. Dalam menjalankan tugasnya tidak berarti seorang kurator bebas untuk melakukan apapun, dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit diangkat seorang hakim pengawas untuk mengawasi kurator dalam menjalankan tugasnya. Seorang kurator dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi apabila meneyebabkan kerugian terhadap harta pailit. Bentuk perlindungan hukum terhadap kreditor dan debitor pailit dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit adalah adanya beberapa tindakan kurator dalam Undang-Undang kepailitan yang mengatur kepentingan kreditor dan debitor pailit, akan tetapi perlindungan terhadap kreditor lebih diperhatikan oleh Undang-Undang Kepailitan dari pada perlindungan terhadap debitor pailit.
Collections
- Master of Law [1445]
Related items
Showing items related by title, author, creator and subject.
-
PERBANDINGAN PENGATURAN PEMBUBARAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2017 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN MENJADI UNDANG-UNDANG
Khoulud beby bestiani, 14410219 (Universitas Islam Indonesia, 2018-04-19)UU No.17 tahun 2013 tentang Ormas dalam perkembanganya sudah tidak memadai lagi untuk menjawab persoalan hukum yang ada sehingga Pemerintah mengeluarkan Perppu No.2 tahun 2017 tentang Ormas yang telah disahkan menjadi UU ... -
KONFIGURASI POLITIK DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DALAM PROSES PERSETUJUAN PERATURAN PEMERITAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG MENJADI UNDANG-UNDANG (Studi Atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat)
YUKALYPTA RIDWAN, 11410095 (Universitas Islam Indonesia, 2018-09-06)Studi ini bertujuan untuk mengetahui bentuk konfigurasi partai politik yang terjadi dalam pembahasan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun ... -
ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 42/PUU/XIII/2015 MENGENAI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG (DALAM STUDI PERSPEKTIF ETIKA DAN KEPASTIAN HUKUM)
GARNIS LEILA PUSPITA, 1410235 (Universitas Islam Indonesia, 2018-12-13)Studi ini bertujuan untuk mengetahui alasan diajukannya permohonan judicial review terkait Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 serta Konstruksi hukum Mahkamah Konstitusi dalam mengeluarkan putusan MK No 42/PUU/XIII/2015 dilihat ...