Browsing by Subject "Kedudukan"
Now showing items 1-12 of 12
-
Kedudukan Dan Kewenangan Dinas Pendapatan Pengelolaan Kekayaan dan Aset Daerah Dalam Pengurusan Pajak
(Universitas Islam Indonesia, 2017-03-14)Otonomi daerah menuntut kemandirian daerah dalam pembiayaan daerah, maka Pemerintah daerah harus mengoptimalkan pendapatan asli daerah untuk membiayai kegiatan daerah sehari-hari. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ... -
Kedudukan dan Materi Muatan Peraturan Komisi Pemilihan Umum dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan Indonesia
(Universitas Islam Indonesia, 2018-11-12)Permasalahan kedudukan dan materi muatan Peraturan Komisi Pemilihan umum (PKPU) mengambil porsi tersendiri dalam penyelenggaraan indonesia Meski telah mendapat pengakuan dalam Pasal 8 ayat (1), dan (2), Undang-Undang ... -
KEDUDUKAN DAN TANGGUNGJAWAB KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (Studi Perbandingan Menurut UU No. 22 Tahun 1999, UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No.13 Tahun 2012)
(Universitas Islam Indonesia, 2016-03-12)Kedudukan dan Tanggungjawab Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta (Studi Perbandingan UU No. 22/99, UU No. 32/04 dan UU No. 13/12). Penulis mencoba untuk memaparkan dan menjelaskan mengenai kedudukan dan tanggungjawab kepala ... -
Kedudukan Justice Collaborator dalam Peradilan Pidana Pembunuhan Berencana pada Kasus Richard Eliezer
(Universitas Islam Indonesia, 2023)Studi ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan Justice Collaborator dalam peradilan pidana pembunuhan berencana dan mengetahui apakah Pasal 10A Ayat (3) Undang- Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan ... -
Kedudukan Kedaulatan Rakyat Dalam Pemilihan dan Pemberhentian Presiden Pasca Amandemen Uud 1945
(Universitas Islam Indonesia, 2016-09-23)UUD 1945 telah mengalami perubahan sebanyak 4 tahap, yang dalam perubahan tersebut terjadi pergeseran mendasar menganai kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat yang semula dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR, pasca perubahan ... -
KEDUDUKAN PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NO. 3 TAHUN 2008 TENTANG PENGATURAN TENAGA BANTUAN DALAM ILMU PERUNDANG-UNDANGAN
(Universitas Islam Indonesia, 2011-05-28)Kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM) di lingk~~ngaPne merintah Kota Yogyakarta tidak dapat dipungkiri lagi. Hal ini disebabkan, tl~ntutan bahwa pemerintah sebagai eksekutif harus dapat memberikan pelayanan dalam sernua sektor ... -
Kedudukan Sekretaris Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Sebelum Dan Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Di Desa Prendengan Kecamatan Banjarmangu Kabupaten Banjarnegara)
(UII, 2016)Penelitian ini berjudul : KEDUDUKAN SEKRETARIS DESA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA SEBELUM DAN SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA. Berlakunya ketentuan di dalam Pasal 202 ayat (3) ... -
Kedudukan Surat Kuasa Menjual Yang Dibuat Dihadapan Notaris Sebagai Dasar Peralihan Hak Atas Tanah
(Universitas Islam Indonesia, 2024)Jual beli antara Darnin dan Pardoni dalam bentuk di bawah tangan dan diberikannya kuasa khusus dihadapan Notaris PPAT di wilayah hukum Kota Bengkulu kepada Darnin Dalam Perkara Nomor 2324/K/PDT/2016 Surat kuasa tersebut ... -
Kedudukan Virtual Property dalam Hukum Benda di Indonesia
(Universitas Islam Indonesia, 2017-01-09)Studi ini bertujuan untuk mengetahui mengenai kedudukan virtual property dalam hukum benda Indonesia berkaitan dengan bentuk dan penggolongannya sebagai benda berwujud atau tidak berwujud. Hal ini dikarenakan keberadaan ... -
Kedudukan, Tugas Dan Wewenang Wakil Kepala Daerah Dalam Pemerintahan Daerah Pasca Reformasi di Indonesia
(UII Yogyakarta, 2015-12-13)Wakil Kepala Daerah selama ini sering dipertanyakan peran dan fungsinya, hal ini tidak lepas dari banyaknya kritikan terhadap kinerja wakil kepala daerah, serta banyaknya perpecahan atau pecah kongsi yang terjadi antara ... -
Omnibus Law Ditinjau Dari Perspektif Sistem Perundang-Undangan Di Indonesia (Studi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja)
(Universitas Islam Indonesia, 2021-01-19)Penelitian ini akan menjawab masalah terkait apa urgensi Pemerintah Republik Indonesia menggunakan metode Omnibus Law dalam penataan peraturan perundang-undangan dan bagaimana Omnibus Law jika ditinjau dari perspektif sistem ... -
Pelemahan Kedudukan, Tugas dan Wewenang Komisi Yudisial Republik Indonesia Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/Puu-iv/2006, Putusan Nomor 1-2/Puu-xii/2014 dan Putusan Nomor 43/Puu-xiii/2015)
(Universitas Islam Indonesia, 2017-05-24)Kehadiran Komisi Yudisial tidak bisa dilepaskan dari adanya kekuasaaaan keakiman yang mandiri dan merdeka. Lebih lanjut keberadaan Komisi Yudisial merupakan amanat dari reformasi yang menuntut adanya pengawasan eksternal ...