PROBLEMATIKA YURIDIS DAN POLITIS PEMILIHAN WALIKOTA YOGYAKARTA PERIODE 2011-2016

Abstract

Penulisan tesis ini bertujuan untuk mengetahui problematika yuridis dan politis pemilihan walikota Jogjakarta periode 2011-2016. Rumusan masalah yang diajukan yaitu Apa saja problematika yang dihadapi KPUD Yogyakarta dalam penyelenggaraan pemilihan Walikota Yogyakarta periode 2011-2016? Mengapa partisipasi masyarakat Kota Yogyakarta dalam pemilu Walikota periode 2011-2016 tidak optimal?. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif dimana lebih memfokuskan pada aspek-aspek hukum terhadap obyek yang diteliti dan juga pendekatan secara politik untuk melihat tingkat partisipasi masyarakat Kota Yogyakarta pada Pemilukada Walikota yang lalu. Data penelitian dikumpulkan dengan cara wawancara untuk mendapatkan data primer dan studi pustaka cara menelaah buku-buku, perundang-undangan, karya ilmiah maupun tulisantulisan ilmiah. Analisa dilakukan dengan menggunakan metode diskriptif kualitatif, yaitu data yang diperoleh di lapangan maupun di perpustakaan, disusun secara sistematis setelah diseleksi berdasarkan permasalahan dan dilihat kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku, selanjutnya disimpulkan sehingga diperoleh jawaban permasalahan. Hasil dari penelitian ini menunjukan penarikan dukungan salah satu partai politik pada salah satu pasangan calon kemudian menimbulkan polemik terhadap masyarakat Kota Jogja pada khususnya sehingga dan bahwa masih banyak pelanggaran-pelanggaran baik itu pelanggaran pidana, pelanggaran administrasi dan pelanggaran kode etik yang terjadi selama pelaksanaan pemilukada Kota Jogja yang lalu. Banyaknya data pemilih tetap yang tidak faktual dan tercecer menjadi salah satu penyebab tingkat golongan putih (golput) di Kota Jogja tinggi. Pemilukada Kota Jogja yang lalu dijadikan barometer pelaksanaan pemilukada-pemilukada di daerah lainnya dikarenakan Jogja yang begitu dinamis sehingga tak dapat dipungkiri bahwa banyaknya pelanggaran pidana misalnya money politik ikut yang paling banyak di temukan oleh Panwaslu. Namun temuan indikasi pelanggaran-pelanggaran oleh Panwalu Kota Jogja tidak serta merta dapat diproses secara hukum ini dikarenakan tidak adanya sanksi pidana yang tegas. Kurangnya alat bukti dan saksi terkadang juga menjadi kendala bagi Panwalu dalam menyelesaikan temuan indikasi pelanggaran dilapangan khususnya pelanggaran-pelanggaran pidana. Penelitian merekomendasikan untuk diaturnya sanksi pidana yang tegas sehingga dapat membuat pelaku jera dan pelanggaran-pelanggaran yag sama tidak akan terjadi pada pemilukada-pemilukada lainnya tidak hanya di Kota Jogja melainkan diseluruh wilayah. Dan juga melakukan pendataan secara berkala atau sensus penduduk sehingga pada saat akan melaksanakan pemilihan umum baik Legislatife, Presiden dan Wakil Presiden maupun pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah data pemilih tetap tidak tercecer lagi dan benar-benar data yang faktual.