KEDUDUKAN DAN PERAN DPD RI SEBAGAI LEGISLATIVE PARTNER DALAM SISTEM PARLEMEN INDONESIA

Abstract

Penelitian ini merupakan library research yang mengkaji tentang kedudukan dan peran Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) sebagai new chamber dalam parlemen Indonesia. Dimana secara konstitusional sistem parlemen tidak lagi bersifat unikameral, tetapi bikameral. Bahkan, sebagian ahli menyebutnya sistem trikarneral karena MPR tidak hanya sebagai lembaga join session anggota DPR dan anggota DPD, tetapi juga memiliki peran dan kewenangan tersendiri. Akan tetapi DPR dan DPD sebagai legislative partner tidak memiliki kewenangan yang seimbang. Padahal kehadiran DPD dimaksudkan untuk mengimbangi DPR untuk tercapainya check and balance dalam proses legislasi. Seakan DPR sebagai lembaga superior dan DPD sebagai lembaga inferior. Relasi keduanya bersifat asimetris dan soft bicamerlism (bikameral lernah) bukan strong bicameralism. Dengan kata lain, DPD sebagai colegislatif DPR, sekalipun DPD adalah teritorial representation (penvakilan daerah). Mengingat pendekatan dalam penelitian ini adalah statute approach yang mengkaji berbagai undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan tema ini dengan metode contents analysis, maka penulis dapat menyimpulkan temuan penelitian ini bahwa hubungan asimetris atau soft bicamerlism dalam parlemen ini akibat kewenangan yang diberikan konstitusi kepada DPD bersifat terbatas. Di sisi lain, sebagai teritorial representation DPD seharusnya mampu melakukan optimalisasi peran yang diberikan undang-undang dalam mengimbangi peran DPR sebagai democratic representation. Walaupun tentu terasa sulit sebelum adanya penguatan hgsi legislasi dalam undang-undang. Solusinya, jika tidak diinungkinkan melakukan amandemen baru karena peliknya proses tersebut, maka DPD dintuntut untuk melakukan optimalisasi penguatan institusional, baik internal maupun eksternal, misalnya berupa perbaikan struktural kelembagaan, penguatan relasi antar lembaga negara dan penguatan relasi kultural dengan pemerintah pusat maupun daerah dan konstituennya, sehingga kebekuan dalam sistem parlemen menjadi dinamis.