dc.contributor.author | EKA WAHYU SARTIKA, 12912056 | |
dc.date.accessioned | 2018-07-16T12:06:41Z | |
dc.date.available | 2018-07-16T12:06:41Z | |
dc.date.issued | 2014-06-07 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/8743 | |
dc.description.abstract | Salah satu kewenangan MK adalah inenguji konstitisioilalitas undang-undang
terhadap UUD 1945. Kewenangan ini, diilhaini dari berbagai praktik penyiinpangan
undang-undang terhadap UUD 1945. Dalanl perjalanannya, MK mempraktikkan cai-a
berhukum yang tidak konvesional. Hal ini dapat dilihat dari keberanian hakiin konstitusi
untuk melakukan peilafsirail UUD Negara Republik Indonesia 1945. Yang
inskonstitusionalnya yang sesunguhnya tidak diatw dalain Undang-Undang No 24 Tahun
2003.
Berdasarkan Hal tersebut inaka iuinusan masalahnya yaitu: Bagaimanakah
penafsiran UUD Negara Republik Indonesia 1945 Melalui putusan (MK) No
13 8lPUU-VIIl2009?; Apa konsekuesi yuridis dan politis bagi MK jika putusaiulya
berakibat terjadinya perubahan terhadap UUD Negara Republik Indonesia 1945?
Studi ini adalah studi pustaka (literatzlre research). Studi pustaka dilakukan
dengan mengkaji bahan-bahan kepustakaan yang berhubungan dengan pokok
pennasalahan penelitian sehingga dapat diperoleh kesimpulan sejauh inana penafsiran
UUD 1945 melalui putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dapat dilakukan dan menjadi
sebuah produk hukum yang berkekuatan tetap dan mengikat. Metode pendekatan
penelitian ini mengunakan pendekatan konseptual, pendekatan undang-undang, dan
pendekatan kasus atau perbandingan.
- Setelah melakukan penelitian dan inenguraikan dua pennasalahan dalam
penelitian ini maka dapat ditai-ik kesirnpulan. Berkaitan Pei-pu No 412009 yang diajukan
oleh pemohon, Mahkainah Konstitusi menolak peinohonan pemohon karena pemohon
tidak inemiliki legal standing karena peinohon tidak dirugikan hak konstitusionalnya oleh
berlaku nya perpu tersebut. Koilsekuensi yuridis MK telah inemberikan inakna baru bagi
pasal-pasal konstitusi. Adanya tindak lanjut dari putusan MK tersebut oleh pembentuk
undang-undang, dan ineguatkan mekanisme check and balance sebagai konsekuensi
politis Mahakamah Konstitusi. | en_US |
dc.publisher | Universitas Islam Indonesia | en_US |
dc.subject | Pengujian Undang-Undang | en_US |
dc.subject | Penemuan Hukum | en_US |
dc.subject | Penafsiran | en_US |
dc.title | PENAFSIRAN UUD NEGARA REPUBLIK INDONESIA 1945 MELALUI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI 13/PUU-VII/2009) | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |