• Login
    View Item 
    •   DSpace Home
    • Students & Alumnae
    • Thesis
    • Master of Law
    • View Item
    •   DSpace Home
    • Students & Alumnae
    • Thesis
    • Master of Law
    • View Item
    JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.

    PENGATURAN PENGAKUAN BERSALAH MELALUI JALUR KHUSUS DALAM PEMBAHARUAN HUKUM ACARA PIDANA

    Thumbnail
    View/Open
    DEVI LINDIA ROSDIANA, S.H. Nim 14912027.pdf (3.376Mb)
    Date
    2015-11-28
    Author
    DEVI LINDIA ROSDIANA, 14912027
    Metadata
    Show full item record
    Abstract
    Fokus penelitian ini pada permasalahan, Bagaimana justifikasi atau pembenaran filosofis, yuridis dan sosiologis pengaturan pengakuan bersalah melalui jalur khusus dalam pembaharuan hukum acara pidana? Dan Bagaimana konstruksi pengaturan pengakuan bersalah melalui jalur khusus dalam pembaharuanhukum acara pidana? Serta bagaimana kelemahan dan kelebihan pengaturan pengakuan bersalah dalam pembaharuan hukum acara pidana. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan menitik beratkan pada pendekatan filosofis. Untuk melengkapi bahan riset, maka metode yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum yang sudah ada itu dianalisis secara deskriptif kualitatif yang menekankan pada penalaran. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa, Pengaturan pengakuan bersalah melalui jalur khusus merupakan terobosan yang coba dikembangkan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Dengan melakukan pengadopsian sistem tersebut dimaksudkan agar dapat mengefektifkan kinerja para aparat penegak hukum dalam menangani banyaknya perkara yang masuk ke pengadilan. Di samping itu, Pengaturan jalur khusus ini tidak berarti, menghapuskan proses peradilan, atau tidak berhenti pada pernyataan bersalah. Pernyataan bersalah hanya merupakan langkah untuk mempercepat proses peradilan pidana. Usulan yang ditawarkan dalam penelitian ini adalah Pengaturan jalur khusus dalam RUU KUHAP perlunya penambahan mengenai pengaturan yang mewajibkan penuntut umum untuk berkonsultasi terlebih dahalu sebelum menerima dan menandatangani berita acara pengakuan bersalah guna menciptakan peradilan yang seimbang dan mencerminkan daad-dader-victimstrafrech.
    URI
    https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/8693
    Collections
    • Master of Law [1559]

    DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
    Contact Us | Send Feedback
    Theme by 
    @mire NV
     

     

    Browse

    All of DSpaceCommunities & CollectionsBy Issue DateAuthorsTitlesSubjectsThis CollectionBy Issue DateAuthorsTitlesSubjects

    My Account

    LoginRegister

    DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
    Contact Us | Send Feedback
    Theme by 
    @mire NV