| dc.description.abstract | Pasca dialihkannya kewenangan penyelesaian sengketa pemilukada dari MA ke MK,
banyak hasil pemilukada akhirnya di tentukan di MK. Bagi MK, dampak peralihan
kewenangan tersebut memberikan keleluasaan untuk menilai bobot pelanggaran dan
penyimpangan yang terjadi dalam keseluruhan tahapan proses pemilukada dan kaitannya
dengan perolehan hasil suara bagi para pasangan calon.
Pelanggaran sistematis, terstruktur dan masif dan pelanggaran administratif, menjadi
dasar dan pertimbangan bagi MK untuk membatalkan hasil pemilukada, meskipun
merupakan hasil dari demokrasi pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat. Dari
22 sengketa pemilukada yang telah diajukan ke MK termasuk sengketa pemilukada Kota
Pekanbaru salah satunya yang merupakan sengketa yang diindikasikan telah terjadi
pelanggaran yang memenuhi sifat sistematis, tersutruktur dan masif dengan putusan Nomor
63PHPU.D-W2011. Berbeda halnya dengan sengketa yang terjadi di Pati Jawa Tengah,
dimana pelanggaran yang terjadi di Pati tidak terjadi pada saat berlangsungnya pemilihan
seperti di Koata Pekanbaru, pelanggaran yang terjadi di Pati adalah pada saat pendaftaran,
dimana terjadi penggantian sepihak salah satu peserta yang sejak awal sudah didaftarkan.
Penggantian sepihak tanpa ada klarifikasi oleh KPU Pati berdasarkan bukti-bukti dan
argumentasi yang dibangun oleh pihak Pemohon di Persidangan MK, maka MK
menyimpulkan dengan menerima dalil pemohon dan membatalkan hasil pemilukada Pati - dengan putusan Nomor 82lPHPU.D-W20 1 1.
Tesis ini mencoba membaca lebih dalam lagi terkait cara dan bagaimananya
pelanggaran sistetmatis, tersutruktur dan masif yang terjadi di Pekanbaru setelah itu
membandingkan dengan pelanggaran yang dimaksud oleh pemohon dan dikabulkan oleh MK
pada pemilukada Kabupaten Pati. Sehingga dengan demikian dapat menarnbah pemahaman
terkait dengan bentuk dan kualifikasi pelanggaran-pelanggaran yang sangat berpotensi
dijadikan dasar bagi MK untuk membatalkan hasil Pemilukada. | en_US |
