| dc.description.abstract | Sejalan dengan sistein pemerintahan desentralisasi inaka diselenggarakan
pe~nerintahan daerah dalam sistem administrasi pemerintahannya. Kedudukan peinerintah
daerah dalain sistem negara ltesatuan adalah subdivisi pernerintahan nasional sehingga
ltewenangan peinerintah baik politik inaupun administrasi dimililti secara tunggal oleh
peinerintah pusat. Namun demikian sumber keuangan tetap terkait dengan peinerintah pusat,
diinana ada perimbangan keuangan yang adil dan transparan antara pusat dan daerah.
Pelaksanaan Undang-undang tentang Pemerintahan Daerah telah inenyebabkan perubahan
yang mendasar mengenai pengaturan hubungan Pusat dan Daerah, khususnya dalam ha1
keuangan, pemerintah daerah dituntut untuk inenggali suinber-suinber keuangannya sendiri
melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tuntutan peningkatan PAD se~nakin besar seiring
dengan seinakin banyaknya kewenangan pemerintah yang diliinpahkan kepada daerah.
Tuntutan tersebut langsung maupun tidak langsung melibatkan instansi terkait dalain
pemungutannya, terutama Dinas Pendapatan Daerah.
Tujuan penelitian ini adalah untuk inengetahui peranan Dinas Pendapatan Daerah
dalam ineningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) inelalui pajak dan retribusi Daerah
Kabupaten Indragiri Hilir dan untuk lnengetahui hambatan-hambatan yang dialami Dinas
Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir dalam meinungut pajak dan retribusi daerah
Kabupaten Indragiri Hilir.
Penelitian ini bersifat yuridis normatif yang dilengkapi dengan penelitian einpiris
yang menghasilkan data lapangan. Data penelitian setelah dianalisis dengan menggunakan
nletode deskriftif kualitatif, diperoleh hasil bahwa peranan Dinas Pendapatan Daerah dalain
ineningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) inelalui pajak dan retribusi Daerah Kabupaten
Indragiri Hilir yaitu berusaha meningkatkan target penerimaan Kabupaten Indragiri Hilir
inelalui prograin-program yang disusun oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri
Hilir dan secara rinci melalui rencana kegiatan yang telah disusun dengan
ineinpertiinbangkan perubahan kondisi sosial ekonomi dari tahun ke tahun yang berubah.
Sedangkan kendala-kendala yang dialaini Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri
Hilir dalain inelnungut pajak dan retribusi daerah Kabupaten Indragiri Hilir yaitu masih
leinahnya sanksi hukuin terhadap Pelnggaran Pertauran Daerah (Perda), inasih diperlultan
ltoordinasi yang lebih baik antar Dinas, Badan, Kantor dengan Unit terltait dalam ranglta
ineningkatkan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah, inasih perlu perubahan beberapa
peraturan daerah (Perda) yang terkait dengan Pandapatan Daerah dari sektor pajak dan
retribusi daerah seperti Perda Izin Gangguan (HO), Perda Pajak Penyewaan Bangunan, Perda
Pajak Reklaine dan lain-lain, masih kurangnya tenaga operasional di lapangan terutama di
Kecainatan-kecainatan, dan masih kurangnya kesadaran inasyarakat terhadap beberapa
ltewaj ibannya kepada daerah. | en_US |
