dc.description.abstract | Pertanggungjawaban kepala daerah dapat diterima masyarakat melalui
DPRD yang menggambarkan sejauh mana keberhasilan pelaksanaan tugas kepala
daerah selama satu tahun anggaran Hal ini tentunya akan menjadi bahan kritikan
masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah yang Iambat dalam membangun
daerah. disamping itu rakyat akan merasa bahwa kedudukannya adalah sebagai
pihak yang berdaulat dan sebagai pemilk pemerintahan.
Sekalipun penolakan laporan pertanggung jawaban kepada daerah
mempunyai implikasinya akan sangat Iuas, tetapi klausul ini telah sangat
memperkuat kadudukan, fungsi, dan kewenangan DPRD. Apalagi karena DPRD
diberikan ha1 untuk memberikan semacam "mosi tidak percaya" kalau sampai dua
kali menolak pertanggung jawaban kepala daerah. namun, agar DPRD tidak
berlaku semena-mena menyalahgunakan ha1 dan wewenang yang diberikan oleh
undang-undang maka presiden yang hams memberikan kata terakhir tentang
penolakan pertanggung jawaban dari kepala daerah. jacli, presiden kedudukannya
sebagai penengah atau wasit jika terjadi konflik antara lembaga legislatif dan
lembaga eksekutif didaerah.
Penelitian ini menggunakan teknik analisis data komparatifYAITU
penelitian menurut tingkat eksplanasi dapat dikelompokkan menjadi: deshpsi,
komparatif dan asosiatif Komparatif adalah bersifat perbandingan terhadap
variabelnya yang rnasih mandiri tetapi sampelnya lebih dan satu. Penelitian ini
dilakukan di Kota Pekanbaru tepatnya dikantor Walikota Pekanbaru, DPRD Kota
Pekanbaru dan beberapa Kantor-kantor Dinas yang ada hubungannya dengan
perolehan data dalam penelitian ini. Dilihat dari jenisnya maka penelitian ini dapat
digolongkan kepada penelitian Obsewastional Research dengan cara survai,
karena dalam mengumpulkan data penulis melakukan dengan cara survei, karena
pengumpulan data penulis lakukan dengan survei mendatangi Kantor Walikota
Pekanbaru dan DPRD Pekanbaru. Sedangkan ditilik &ri sifat penelitian maka
penelitian ini adalah bersifat Deshptif yaitu memberikan gambaran secara
lengkap dan jelas tentang kedudukan dan fungsi laporan pertanggungjawaban
tahunan Kepala Daerah Kota Pekanbaru kepada DPRD. Metode pendekatan ini
merupakan penelitian hukum normative dengan metode pendekatan secara teoritis,
yuridis, dan politis. Pendekatan toeritis dimaksudka~ untuk memberikan dasar
toeritis mengenai kewenangan DPRD terhadap hasil pertanggungjawaban kepala
daerah.
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui bagaimana
kedudukan fungsi laopran pertanggungjawaban tahqnan Kepala Daerah Kota
Pekanbaru kepada DPRD ? dan untuk mengetahui apa saja implikasi laporan
pertanggungjawaban tahunan terhadap kedudukan Kepala Daerah ?
Pembahasan yang telah dilakukan maka diperoleh hasil penelitian yaitu
pertanggungjawaban akhir tahun anggaran kepala daerah yang bersifat progress
report perlu disambut positif, dengan ketentuan melahirkan pemerintahan yang
transparan, efektif, efisien, bersih dan bebas dari berbagai indikasi KKN.
Hambatan-hambatan yang dihadapi adalah keberadaan akuntan publik atau BPK,
karena untuk pertanggungjawaban Kepala Daerah yang bersifat progress report di
dalam penilaiannya telah banyak diwarnai oleh nuansa penuh kemaluman dari
anggota DPRD. | en_US |