PERANAN DINAS-DlNAS DAERAH DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR (Kajian Yuridis Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004)

Abstract

Tulisan ini berjudul " Peranan Dinas Dinas Daerah dalam Meningkatkan Pendapatan AsIi Daerah (PAD) di Kabupaten Indragiri Hilir (Kajian Yuridis Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004) yang menjelaskan tentang peranan dinas dinas dalam meningkatkan PAD daerah Kabupaten Indragiri I-Iilir, apa yang menjadi faktor pendukung serta faktor penghambat yang dirasakan old dinas dinas di Kabupaten Indragiri Hilir. Metode penelitian yang digunakan adalah deskhiptif analisis dengan di bantu pendekatan yuridis. Maksudnya untuk mengkaji peranan dinas dinas dalam meningkatkan PAD di kabupaten Indragiri Hilir. Adapun pengumpulan data di lakukan melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan nara surnber yang mempunyai kapasitas dalam penelitian ini . .. . . Hasii penelitian ini mengungkapkan bahwa peranan dari dinas dinas daerah Kabupaten Indragiri Hilir dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat signifikan, ha1 ini dapat dilihat dari penerimaan tahun 2004 ke tahun 2005 yang meningkat dan melebihi target yang direncanakan. Hal ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah yang di peroleh melalui dinas dinas daerah sangat terasa dan memberi kontribusi yang berarti dalam mencapai target pembangunan yang telah ditetapkan. Faktor pendukung dan penghambat yang dialami Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dalam meningkatkan PAD diantaranya adalah faktor pendukung yaitu letak geografis di sepanjang garis pantai yang mempunyai potensi luas dalam bidang perikanan, adanya perangkat hukurn dan perangkat kelembagaan yang dapat bekerjasama serta potensi bahan galian yang dirniliki seperti pertanian, perkebunan dan perikanan. Adapun fahor penghambatnya adalah kondisi tanah organik yang memiliki sifat labi sehingga memerlukan investasi yang besar, akibatnya masyarakat sulit bekerja lebih efektif dan mengakibatkan penerimaan pemerintah terhambat. Uengan luas Kabupaten lnciragiri ~iiiyra ng mencapai - 1,160,597 Ha, yang di pengaruhi oleh pasang surut serta terbatasnya swam dan prasarana, serta infrastruktur fisik daerah yang masih sangat rendah, khususnya untuk angkutan darat dan air, listrik. telekomunikasi, pelabuhan, air bersih dan sanitasi menjadi bagian falctor penghambat yang hams disegerakan solusinya. Disamping itu belum optimalnya sosialisasi peraturan daerah dan peraturan perundang undangan yang berlaku, khususnya yang mengatur pajak dan retribusi daerah di tengah tengah masyarakat. Upaya yang dilakuka. oleh pemerintah Kabupaten Lndragiri Hilir adalah memberikan motivasi kepada juru pungut dengan memberikan honorarium sesuai dengan anggaran dana yang tersedia, melakukan sosialisasi kebijakan daerah dan peraturan perundang undangan lainya kepada aparatur pemerintah yang terkait dan kepada masyarakat, meningkatkan koordinasi intensif dengan dinas terkait untuk mewujudkan keterpaduan sebagai satuan tugas pendapatan daerah kemudian secara bertahap akan memenuhi sarana dan prasarana untuk menunjang penerimaan dan mempermudah pemungutan pajak serta retribusi. Sehubungan dengan pembahasan tersebut penulis memberikan saran agar suksesnya penyelenggaraa. daemh Irllususnya dinas dinas daerah hams betul betul menyadari serta mempunyai kemampuan yang keras dan rasa tanggung jawab untuk meningkatkan kinerja agar dapat memberikan kontribusi yang lebih besar demi mewujudkan pembangunan di Kabupaten Indragiri Hilir.