Kedudukan serta Perlindungan Hukum Hak dan Kewajiban Nasabah sebagai Syarik dalam Akad Musyarakah di Bank Syariah
Abstract
Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah kedudukan nasabah
sebagai syarik dalam pembagian hak, kewajiban, dan risiko pada akad musyarakah
serta bentuk perlindungan hukum yang proporsional terhadap nasabah. Penelitian
ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan
dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan meliputi peraturan
perundang-undangan, Fatwa DSN-MUI tentang pembiayaan musyarakah,
peraturan OJK, pedoman produk pembiayaan musyarakah, dan literatur hukum
yang dianalisis secara deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
secara normatif nasabah berkedudukan sejajar dengan bank sebagai syarik, turut
menyertakan modal, memperoleh keuntungan berdasarkan nisbah, dan
menanggung kerugian sesuai porsi modal. Namun, kedudukan tersebut belum
terwujud secara substantif karena akad masih memuat klausul bernuansa utang-
piutang, penggunaan agunan untuk menjamin pelunasan, penagihan seketika, serta
belum membedakan secara tegas antara kerugian usaha dan kerugian akibat ta’addi,
taqshir, atau mukhalafatusy syuruth. Akad juga mengandung indikasi gharar
berupa ketidakjelasan objek usaha, metode bagi hasil, jangka waktu, dan lampiran
pembayaran. Perlindungan hukum yang proporsional perlu diwujudkan melalui
keseimbangan hak dan kewajiban, transparansi modal dan bagi hasil, pembebanan
kerugian sesuai porsi modal, pembatasan fungsi agunan, klarifikasi sebelum
penagihan, serta mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa yang adil.
Collections
- Master of Public Notary [174]
Related items
Showing items related by title, author, creator and subject.
-
TRANSFORMASI HUKUM ISLAM KE DALAM HUKUM NASIONAL (STUDI IJTIHAD HAKIM PERADlLAN AGAMA TENTANG PENGEMBANGAN HUKUM KEWARISAN DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP HUKUM NASIONAL
AKHMAD KHISNI, 05932004 (UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2011) -
HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT MASA KOLONIAL: SEJARAH PERGOLAKAN ANTARA HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT MASA KOLONIAL BELANDA
Purwanto, Muhammad Roy; Atmathurida; Giyanto (An-Nur: Jurnal Studi Islam, 2017-11)The paper is explaining a long history of the disturbance between customary law and Islamic law in Indonesia. At that time, the law was determined by the ruler. It means the ruler had a significant part in implementing the ... -
POLITIK HUKUM PIDANA DELIK AGAMA (TINJAUAN TERHADAP PASAL 156A KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) TERKAIT DELIK AGAMA DALAM KONTEKS PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA)
ABSOR, 15912060 S.H (Universitas Islam Indonesia, 2018-04-07)Pasal 156a KUHP berasal dari Undang-undang No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama Pasal 4 yang menegaskan diadakannya pasal baru dalam KUHP yaitu Pasal 156a. Alasan aturan tentang penodaan ...
