Peran Notaris dalam Pembuatan Akta Terhadap Subjek di Bawah Pengampuan Pasca Judicial Review Pasal 433 KUHPerdata

Abstract

Penelitian ini mengkaji dua permasalahan utama: pertama, mengenai subjek hukum yang berada di bawah pengampuan pasca judicial review Pasal 433 KUHPerdata dapat membuat akta di hadapan Notaris. Kedua, mengenai peran Notaris dalam melakukan pengawasan dan penyuluhan hukum pasca judicial review tersebut. Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan pendekatan perundang- undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, subjek hukum di bawah pengampuan tetap dapat terlibat dalam pembuatan akta melalui kurator yang ditunjuk Pengadilan negeri berdasarkan Pasal 449 KUHPerdata, namun pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU- XX/2022, kurator tidak lagi sepenuhnya menggantikan curandus, melainkan berperan sebagai pendamping yang menghormati kehendak dan kepentingan terbaik curandus. Putusan tersebut juga mengeliminasi frasa-frasa diskriminatif dalam Pasal 433 KUHPerdata, mencerminkan pergeseran dari medical model menuju human rights model sesuai CRPD yang diratifikasi melalui Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2011. Kedua peran Notaris pun mengalami perubahan

signifikan, mencakup penilaian kecakapan penghadap secara substantif, pengawasan proses pendampingan, serta penyuluhan hukum kepada curandus, keluarga, dan masyarakat luas sebagaimana diatur dalam Pasal 15 dan Pasal 16 UUJN, peneliti memberi saran bahwa notaris harus meningkatkan prinsip kehati- hatian dan kecermatan dalam melakukan verifikasi kecakapan.