| dc.description.abstract | Proses Jual beli tanah di bawah tangan sering menimbulkan konflik, salah satunya
kasunya di Pengadilan Negeri Cikarang penjual tanah tidak diketahui
keberadaanya pada saat pembeli mendaftarkan tanah tersebut melalui PPAT.
Pembeli tanah menggugat Amir hamzah dan Rachmad selaku pemilik tanah
sebelumnya dan meminta kepada Pengadilan Negeri Cikarang untuk
mengesahkan jual beli tanah di bawah tangan tersebut, namun putusan hakim
dalam perkara ini belum mencerminkan perlindungan hukum terhadap pembeli
tanah dan putusan hakimnya belum bisa dilaksanakan oleh pembeli tanah.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan
pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang
digunakan adalah bahan hukum primer sebagai bahan hukum utama dan bahan
hukum sekunder sebagai bahan hukum pendukung. Bahan hukum ini
dikumpulkan dan ditelaah dari studi pustaka dan wawancara yang kemudian data
tersebut dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian menunjukkan
bahwa pertama, dasar pertimbangan hakim dalam menangani kasus ini
berdasarkan syarat materiil jual beli tanah, keterangan para saksi dan kwitansi
pembayaran jual beli tanah, meskipun belum terpenuhi asas terang jual tanah
tersebut tetap sah. Kedua, Perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada
pembeli tanah adalah pada saat pembeli tanah itu telah melaksanakan syarat
materiil dan syarat formil dalam jual beli tanah, tidak memenuhi salah satu syarat
tersebut maka pembeli tanah tidak berhak mendapatkan perlindungan hukum.
Saran yang diberikan adalah seharusnya pengacara penggugat dalam gugatannya
meminta dijadikan penjual sekaligus pembeli agar tanah tersebut bisa
didaftarakan, hakim dalam memutuskan sebuah perkara putusannya harus
condemnatoir dan Kantor pertanahan bersama IPPAT aktif penyuluhan akibat
hukum jual beli tanah di bawah tangan. | en_US |
