• Login
    View Item 
    •   DSpace Home
    • Students & Alumnae
    • Thesis
    • Master of Public Notary
    • View Item
    •   DSpace Home
    • Students & Alumnae
    • Thesis
    • Master of Public Notary
    • View Item
    JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.

    Ratio Decidendi Hakim Pengadilan Agama dalam menetapkan Seseorang dinyatakan Mati (Mafqud) Dalam Perkara Waris dan Perkawinan

    Thumbnail
    View/Open
    22921089.pdf (3.217Mb)
    Date
    2025
    Author
    Prasetyo, Nurhadi
    Metadata
    Show full item record
    Abstract
    Penetapan keadaan tidak hadir (mafqud) oleh hakim pengadilan agama merupakan salah satu bentuk kewenangan peradilan dalam menyelesaikan perkara perdata yang berkaitan dengan status individu seseorang yang tidak diketahui keberadaannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji ratio decidendi hakim dalam menetapkan mafqud berdasarkan analisis terhadap sepuluh putusan pengadilan agama di Indonesia. Fokus utama terletak pada dua permasalahan, yaitu pertama bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam memaknai frasa “tidak diketahui hidup dan matinya” dalam putusan mafqud; dan kedua apa saja parameter yang digunakan hakim dalam menetapkan status mafqud terhadap seseorang. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif, melalui analisis putusan pengadilan agama yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ratio decidendi dalam penetapan mafqud sangat dipengaruhi oleh alat bukti yang diajukan, seperti keterangan saksi, bukti administrasi, dan lama waktu ketidakhadiran seseorang yang tidak dapat dijangkau secara fisik maupun informasi. Hakim cenderung menggunakan parameter waktu minimal 4 tahun kehilangan kontak tanpa kejelasan hidup atau mati, serta adanya kepentingan hukum pihak yang ditinggalkan, seperti istri, ahli waris, atau wali anak. Meskipun terdapat kesamaan pola penalaran, masih ditemukan variasi dalam interpretasi dan penerapan parameter antar putusan, yang mengindikasikan perlunya pedoman atau standar normatif yang lebih tegas dalam menetapkan mafqud guna menjaga kepastian hukum. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi bagi pengembangan hukum acara di pengadilan agama serta memperkuat peran hakim dalam menjamin perlindungan hukum terhadap pihak-pihak terkait.
    URI
    dspace.uii.ac.id/123456789/61406
    Collections
    • Master of Public Notary [99]

    DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
    Contact Us | Send Feedback
    Theme by 
    @mire NV
     

     

    Browse

    All of DSpaceCommunities & CollectionsBy Issue DateAuthorsTitlesSubjectsThis CollectionBy Issue DateAuthorsTitlesSubjects

    My Account

    LoginRegister

    DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
    Contact Us | Send Feedback
    Theme by 
    @mire NV