Browsing Students & Alumnae by Subject "Pemerintahan Desa"
Now showing items 1-8 of 8
-
ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 128/PUU-XIII/2015 TERHADAP PENGHAPUSAN DOMISILI CALON KEPALA DESA DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA
(Universitas Islam Indonesia, 2018-04-06)Asosiasi Perangkat Desa Indonesia (APDESI) mengajukan judicial review terhadap Pasal 33 huruf g dan Pasal 50 huruf a dan c yang dianggap inkonstitusional dan kemudian dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi dengan Nomor ... -
Implementasi Pasal 28F UUD NRI 1945 Terkait Hak Masyarakat Memperoleh Informasi di Kalurahan Karangsari Kabupaten Kulon Progo
(Universitas Islam Indonesia, 2023)Negara Kesatuan Republik Indonesia menjalankan pemerintahannya menganut paham demokrasi, yang mana pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Dalam pelaksanaan pemerintah Indonesia menganut desentralisasi ... -
Implikasi Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Terhadap Kedudukan Sekretaris Desa di Kabupaten Bantul (Studi tentang Organisasi Pemerintahan Desa Pleret, Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul, DIY)
(Universitas Islam Indonesia, 2017-05-22)Studi ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan sekretaris desa di kabupaten bantul berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Bahwa kedudukan sekretaris desa sebelum diberlakukannya Undang-undang ... -
PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM MENAMPUNG DAN MENYALURKAN ASPIRASI MASARAKAT DESA NAMPUREJO KEC. PURWODADI KAB. PURWOREJO MENURUT PERDA NO.3 TAHUN 2006
(Universitas Islam Indonesia, 2018-10-24)Penulisan hukum ini dilatarbelakangi oleh kurang optimalnya kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Nampurejo. Permasalahan yang diangkat dalam penulisan hukum ini dimana dalam pelaksanaan kerjanya Badan Permusyawarahan ... -
PERAN CAMAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2014 PASAL 225 AYAT (1) DI KECAMATAN KALASAN
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2018-04-13)Penelitian ini berjudul Peran Camat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 225 ayat (1) di Kecamatan Kalasan. Penelitian ini betujuan untuk mengetahui bagaimana peran camat ... -
Peranan Inspektorat Daerah Kabupaten dalam Pengawasan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Desa di Kabupaten Gayo Lues Tahun 2017
(Universitas Islam Indonesia, 2020)Kemunculan isu mengenai pengalokasian Dana Desa sempat tersandingkan dengan hal-hal yang persifat politis misalnya Dana Desa di jadikan alat kampanye pada pemilihan legislatif maupun pemilihan presiden pada tahun 2014 ... -
POLITIK HUKUM PEMERINTAHAN DESA (STUDI PERKEMBANGAN PEMERINTAHAN DESA DI MASA ORDE LAMA, ORDE BARU, DAN REFORMASI)
(Universitas Islam Indonesia, 2015-02-07)Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, hadir sebagai jawaban atas tuntutan dari masyarakat khususnya yanga da di desa. Karena selama ini pengaturan pemerintahan desa ‘hanya’ disisipkan pada undang-undang Pemerintahan ... -
POLITIK HUKUM PEMERINTAHAN DESA STUDI PERKEMBANGAN PEMERINTAHAN DESA DI MASA ORDE LAMA, ORDE BARU, DAN REFORMASI)
(Universitas Islam Indonesia, 2015-02-07)Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, hadir sebagai jawaban atas tuntutan dari masyarakat khususnya yanga da di desa. Karena selama ini pengaturan pemerintahan desa ‘hanya’ disisipkan pada undang-undang Pemerintahan ...