dc.contributor.author | Imansyah, Fian Abdi | |
dc.date.accessioned | 2024-01-18T02:22:01Z | |
dc.date.available | 2024-01-18T02:22:01Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | dspace.uii.ac.id/123456789/46710 | |
dc.description.abstract | Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya pengundangan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang. Undang-Undang yang berkonsep omnibus law ini merevisi beberapa
ketentuan pada Undang-Undang yang ada sebelumnya yang bersifat multisektoral.
Sektor yang termasuk dalam perubahan tersebut ialah kewenangan perizinan
berusaha indsutri pemerintah pusat dan daerah. Oleh karena itu, penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui perbedaan kewenangan pemerintah pusat dan daerah
dalam pemberian izin usaha industri sebelum dan sesudah diundangkannya UU.
No. 6 Tahun 2023 serta implikasi yang ditimbulkan terhadap otonomi daerah.
berdasarkan penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan
perundang-undangan, Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat
perubahan kewenangan pemberian izin berusaha yang mana sebelumnya
pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota memiliki kewenangan dalam
pemberian izin melalui lembaga OSS untuk dan atas nama gubernur dan
bupati/walikota di ubah kepada DPMPTSP provinsi dan kabupaten/kota yang
bersifat sebagai pelaksana saja. Implikasi yang terjadi dari hal tersebut adalah
berkurangnya kewenangan daerah untuk melaksanakan urusan di daerahnya
sendiri, sehingga hal tersebut telah mengkhianati amanat dari konstitusi khususnya
Pasal 18 ayat (2) dan (5) UUD 1945. | en_US |
dc.publisher | Universitas Islam Indonesia | en_US |
dc.subject | Kewenangan | en_US |
dc.subject | Pemerintah Daerah | en_US |
dc.subject | Cipta Kerja | en_US |
dc.subject | Izin Industri | en_US |
dc.title | Implikasi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang terhadap Keberlangsungan Otonomi Daerah dalam Perizinan Industri | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.Identifier.NIM | 16410436 | |