Urgensi Haluan Negara Sebagai Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Dalam Sistem Pemerintahan Presidensiil Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar 1945

Abstract

Penelitian ini memiliki dua rumusan masalah yaitu: Pertama, apa urgensi membentuk haluan negara sebagai sistem perencanaan pembangunan nasional dalam sistem pemerintahan presidensiil pasca amandemen UUD 1945? Kedua, bagaimana konsep haluan negara sebagai sistem perencanaan pembangunan nasional dalam sistem pemerintahan presidensiil pasca amandemen UUD 1945? Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Sumber data yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan melalui metode penelitian studi kepustakaan (library research). Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan historis, komparatif, dan konseptual. Hasil Penelitian ini menyimpulkan yaitu: Pertama, urgensi haluan negara sebagai sistem perencanaan pembangunan nasional memiliki empat landasan yang kuat yaitu landasan filosofis bahwa GBHN sebagai haluan negara merupakan derivasi langsung dari Pancasila dan tujuan negara. Landasan yuridis yang mana undang-undang tentang sistem perencanaan pembangunan dan peraturan turunannya masih banyak sekali kelemahan. Landasan sosiologi bahwa haluan negara menjadi salah satu ide yang selalu dikemukakan oleh para ahli dan didesak secara politik. Selain itu, praktik dalam menggunakan haluan negara sudah berjalan. Penggunaan haluan negara yang sesuai dengan teori pemisahan kekuasaan dan mekanisme check and balances. Kedua, terdapat materi muatan minimal dalam haluan negara yang diwadahi dalam peraturan dasar yaitu penegasan Pancasila sebagai ideologi negara, penegasan tujuan negara, dan penjabaran lebih lanjut terkait tujuan negara sebagai kerangka acuan dalam penyusunan perencanaan pembangunan, dan ruang lingkup rencana pembangunan yang meliputi aspek sosial, politik, ekonomi, dan budaya, mekanisme pengujian materi muatan haluan negara dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.