| dc.description.abstract | Penelitian ini memiliki dua rumusan masalah yaitu: Pertama, apa urgensi membentuk
haluan negara sebagai sistem perencanaan pembangunan nasional dalam sistem
pemerintahan presidensiil pasca amandemen UUD 1945? Kedua, bagaimana konsep
haluan negara sebagai sistem perencanaan pembangunan nasional dalam sistem
pemerintahan presidensiil pasca amandemen UUD 1945? Jenis penelitian ini merupakan
penelitian hukum normatif. Sumber data yang digunakan adalah bahan hukum primer,
bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum yang
digunakan melalui metode penelitian studi kepustakaan (library research). Penelitian ini
dilakukan dengan menggunakan pendekatan historis, komparatif, dan konseptual. Hasil
Penelitian ini menyimpulkan yaitu: Pertama, urgensi haluan negara sebagai sistem
perencanaan pembangunan nasional memiliki empat landasan yang kuat yaitu landasan
filosofis bahwa GBHN sebagai haluan negara merupakan derivasi langsung dari Pancasila
dan tujuan negara. Landasan yuridis yang mana undang-undang tentang sistem
perencanaan pembangunan dan peraturan turunannya masih banyak sekali kelemahan.
Landasan sosiologi bahwa haluan negara menjadi salah satu ide yang selalu dikemukakan
oleh para ahli dan didesak secara politik. Selain itu, praktik dalam menggunakan haluan
negara sudah berjalan. Penggunaan haluan negara yang sesuai dengan teori pemisahan
kekuasaan dan mekanisme check and balances. Kedua, terdapat materi muatan minimal
dalam haluan negara yang diwadahi dalam peraturan dasar yaitu penegasan Pancasila
sebagai ideologi negara, penegasan tujuan negara, dan penjabaran lebih lanjut terkait
tujuan negara sebagai kerangka acuan dalam penyusunan perencanaan pembangunan, dan
ruang lingkup rencana pembangunan yang meliputi aspek sosial, politik, ekonomi, dan
budaya, mekanisme pengujian materi muatan haluan negara dilakukan oleh Mahkamah
Konstitusi. | en_US |
