| dc.description.abstract | Model keserentakan pemilu belum ditentukan hingga kini oleh pembuat undangundang
atas
perintah
Putusan
Mahkamah
Konstitusi
Nomor
55/PUU-XVII/2019.
Padahal
problematik yang disebabkan dari Pemilu Serentak 2019 masih harus
diberikan solusi. Sementara itu muncul pertanyaan, apakah keserentakan pemilu
telah menguatkan sistem pemerintahan di Indonesia? Lalu, bagaimana model
keserentakan pemilu yang ideal diterapkan di Indonesia? Penelitian ini merupakan
penelitian normatif atau dokriner yang akan menggunakan pendekatan kasus,
pendekatan filsafat, dan pendekatan konsep. Hasil dari penelitian yang dilakukan
dapat disimpulkan antara lain. Pertama, konfigurasi pemerintahan setelah Pemilu
Serentak 2019 terjadi blended antara eksekutif dengan legislatif menjadikan tidak
adanya checks and balances, nirkonfik antara pemerintah dengan parlemen, serta
beberapa kebijakan-kebijakan pemerintahan cenderung dibentuk tanpa partisipasi
masyarakat yang baik, dilakukan secara fast track legislation, dan dominasi
kepentingan pemerintah pusat. Dengan demikian, penguatan sistem pemerintahan
presidensial tidak sepenuhnya terjadi pasca keserentakan pemilu dikarenakan
UUD NRI 1945 masih menganut sistem pemerintahan semi-presidensial dan
dipadukan kondisi multi partai. Kedua, model keserentakan nomor 5
dimungkinkan ideal untuk bentuk negara kesatuan tetapi harus diperlukan rencana
jangka panjang agar dapat diterapkan. Hal yang mendesak dilakukan adalah
pemisahan pemilu serentak nasional dengan pemilu serentak lokal sebagaimana
model nomor 4 oleh pembentuk undang-undang dan stakeholder kepemiluan. Ada
beberapa keuntungan pemisahan pemilu serentak nasional dan pemilu serentak
lokal, antara lain: dapat terjadinya efek ekor jas di tingkat nasional juga di tingkat
lokal, terfokusnya wacana keisuan di nasional dan lokal, biaya penyelenggaraan
yang lebih efektif dan efisien, meminimalisasi fenomena calon tunggal dan dinasti
politik, serta menjamin hak warga negara memilih lebih cerdas dan rasional. | en_US |
