Perlindungan Konsumen Akibat Pencantuman Klausula Baku Yang Mengandung Klausula Eksonerasi Dalam Nota Transaksi Jasa Laundry

Abstract

Kehidupan manusia sehari-harinya tidak akan terlepas dari predikat sebagai konsumen, sebab manusia akan selalu melakukan pemakaian atau mengkonsumsi baik berupa kebutuhan makanan, kebutuhan barang maupun jasa, namun tidak jarang para konsumen dihadapkan pada suatu masalah ketika melakukan transaksi untuk memenuhi kebutuhannya, seharusnya kontruksi hubungan hukum antara pelaku usaha dengan konsumen berkedudukan secara setara (equal), namun secara fakta (de Facto) maupun secara hukum (de Jure) konsumen berada dalam posisi yang lemah. Sehingga konsumen seringkali dihadapkan pada kenyataan kerugian yang dialaminya akibat penerapan klausula baku yang mengandung klausula eksonerasi. Tujuan dilakukannya penilitian ini adalah untuk menganalisis karakteristik klausula baku yang mengandung klausula eksonerasi pada perjanjian jasa laundry dan akibat hukum bila klausula baku mengandung klausula eksonerasi pada perjanjian jasa laundry. Sumber bahan hukum dari penelitian ini adalah bahan hukum primer bahan hukum sekunder dan tersier. Metode pendekatan yang digunakan ialah pendekatan perundang-undangan (Statute Approach), pendekatan konseptual (Conseptual Approach) dan pendekatan kasus (Case Approach), seluruh data dikelola dan dianlisis menggunakan deskriptif kualitatif. Klausula baku yang mengandung klausula eksonerasi dilihat dari segi otoritas penentu dalam suatu klausul perjanjian, yang dimana otoritas untuk menentukan isi dari perjanjian adalah pihak yang memiliki kedudukan ekonomi yang lebih kuat dibanding pihak lainnya, karakteristiknya adanya pengalihan tanggung jawab oleh pelaku usaha berbentuk pembatasan tanggung jawab sebagian maupun seluruhnya. Akibat hukum yang ditimbulkan oleh klausula baku yang mengandung klausula eksonerasi adalah hal yang dilarang sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, maka klausul tersebut batal demi hukum dikarenakan bertentangan dengan syarat keempat Pasal 1320 Kitab UndangUndang Hukum Perdata tersebut.