Master of Law: Recent submissions
Now showing items 1541-1559 of 1559
-
Kedudukan Debitor Pasca Penetapan PKPU Oleh Pengadilan Niaga (Studi Kasus Pada Koperasi Serba Usaha Persada Madani)
(UII Yogyakarta, 2016-01-16)Penelitian yang berjudul Kedudukan Debitor Pasca Penetapan PKPU oleh Pengadilan Niaga (Studi Kasus Pada Koperasi Serba Usaha Persada Madani) merupakan penelitian hukum secara normatif, yaitu yaitu penelitian yang menggunakan ... -
Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/PUU-XI/2013 dan Nomor 75/PUU-XII/2014 Tentang Judicial Review Ketetapan MPR/MPRS Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
(2016-01-29)Masuknya kembali Ketetapan MPR pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan telah menempatkan Ketetapan MPR dalam hierarki di bawah Undang-Undang Dasar dan di atas ... -
Pembentukan dan Kinerja Komisi Konstitusi di Indonesia Pasca mandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
(UII Yogyakarta, 2015-10-02)Penelitian perlindungan hukum terhadap kreditor dan debitor dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit oleh kurator (studi kasus pengurusan dan pemberesan harta pailit PT Jati Indah) ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana ... -
Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor dan Debitor dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit Oleh Kurator
(UII Yogyakarta, 2016-01-29)Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) yang telah diamandemen oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) kurun waktu tahun 1999 sampai tahun 2002 selama empat kali perubahan itu belum menemukan ... -
Politik Hukum HAM Pasca Orde Baru (Studi Tentang Kebebasan Berpendapat)
(UII Yogyakarta, 2015-12-11)Tesis Politik Hukum HAM Pasca Orde Baru (Studi Tentang Kebebasan Berpendapat) ditulis dengan tujuan untuk melihat sejauh apa perkembangan kebebasan berpendapat ini di Indonesia. Perjalanan demokrasi akan kebebasan berpendapat ... -
Pemenuhan Hak Asimilasi Terhadap Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kutoarjo
(UII Yogyakarta, 2016-01-16)Indonesia sebagai Negara berkembang memiliki tingkat kejahatan yang cukup tinggi dan beragam. Pelaku tindak kejahatan di Indonesia akhir-akhir ini tidak hanya merambah orang dewasa, tetapi telah merambah pada kalangan ... -
Peran Komisi Yudisial Dalam Pengawasan Hakim Dan Pelaksanaan Kode Etik Pedoman Perilaku Hakim
(UII Yogyakarta, 2015-12)Tuntutan reformasi dibidang peradilan agar berjalan baik sehingga dibentuknya Komisi Yudisial sebagai lembaga yang independen dikeluhkan oleh masyarakat yang merasa tidak ditanggapi oleh lembaga pengawasan koode etik dna ... -
Persiapan Pemekaran Daerah Kabupaten Wasile dari Kabupaten Induk Halmahera Timur Menurut PP Nomor 78 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah
(UII Yogyakarta, 2016-01-29)Tuntutan reformasi Mei 1998, Indonesia mengalami perubahan social politik yang cukup berarti, yaitu keberadaan desentralisasi sebagai salah-satu modal utama dalam pembangunan. ini lah yang mendasari penulis untuk meyusun ... -
Kedudukan, Tugas Dan Wewenang Wakil Kepala Daerah Dalam Pemerintahan Daerah Pasca Reformasi di Indonesia
(UII Yogyakarta, 2015-12-13)Wakil Kepala Daerah selama ini sering dipertanyakan peran dan fungsinya, hal ini tidak lepas dari banyaknya kritikan terhadap kinerja wakil kepala daerah, serta banyaknya perpecahan atau pecah kongsi yang terjadi antara ... -
Mekanisme Penyelesaian Pelanggaran Berat Ham Masa Lalu di Indonesia
(UII Yogyakarta, 2016)Reformasi pada 21 Mei 1998 merupakan langkah awal suatu bangsa untuk menatap sekaligus menata masa depan tanpa harus dibayang-bayangi hutang kemanusiaan pada masalalu. Pijakan awal yang dimaksud adalah langkah nyata suatu ... -
Kebijakan Pemblokiran Dalam Penanggulangan Kejahatan Berbasis Konten Media Elektronik
(UII Yogyakarta, 2016-01-29)Pemblokiran pada konten media yang dilakukan karena belum memiliki regulasi mengenai prosedur yang transparan dan accountable. Dalam hal ini, peneliti menggali bagaimana dasar kebijakan dalam penerapan tindakan pemblokiran ... -
Penjatuhan Pidana Pencabutan Hak Politik Terpidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Pidana dan HAM
(UII Yogyakarta, 2016-01-02)This study aims to find anyone convicted of corruption can be sentenced to an additional form of revocation of certain political rights as well as to analyze how the justification of criminal law and human rights against ... -
Dekonstruksi Sistem Peradilan Pidana di Indonesia
(UII Yogyakarta, 2016-01-23)Dekonstruksi sistem peradilan pidana, penulis mencoba untuk memaparkan kajian tentang peran aktif advokat sebagai Sub-Sistem dalam Sistem Peradilan Pidana (SPP) di Indonesia. Sebagaimana kita ketahui bersama, advokat telah ... -
Perlindungan Hukum Bagi Penumpang Terhadap Keterlambatan Penerbangan Pesawat
(UII Yogyakarta, 2015-12-11)Tanggung jawab Maskapai Penerbangan terhadap penumpang bisa dianalisis dari dua persepektif yakni persperktif Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Penerbangan. Undang-Undang Perlindungan Konsumen hanya ... -
Urgensi Regulasi Baitul Maal Wat Tamwil Bagi Optimalisasi Qardhul Hasan Sebagai Tanggung Jawab Sosial
(UII Yogyakarta, 2016-01-29)Pertumbuhan dan perkembangan Baitul Maal wat Tamwil (BMT) yang begitu pesat menjadi fenomena yang bisa jadi menunjukkan bahwa terdapat semangat yang begitu tinggi dari masyarakat terutama umat Islam untuk menggunakan sistem ... -
Kekuatan Hukum Sertifikat Hak Atas Tanah Sebagai Alat Bukti (Analisis Terhadap Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997)
(UII Yogyakarta, 2015-12-11)Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kekuatan hukum sertifikat hak atas tanah sebagai alat bukti menurut Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dan mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara ... -
Penetapan Tarif Asuransi Oleh Ojk dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha
(UII Yogyakarta, 2016-01-29)Otoritas Jasa Keuangan memiliki wewenang mengatur pelaksanaan usaha sektor keuangan, termasuk usaha asuransi. Dalam menjalankan wewenangnya terkait dengan pengaturan dan pengawasan sektor usaha asuransi, diterbitkanlah ... -
Pembentukan Undang-Undang Atas Perintah Mahkamah Konstitusi
(UII, Yogyakarta, 2016-01-29)Studi ini bertujuan untuk mengetahui kondisi objektif pembentukan undangundang atas perintah mahkamah konstitusi (Studi Terhadap Undang-undang No.17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, Dan DPRD). Rumusan masalah yang diajukan ...