Search
Now showing items 1-9 of 9
ANALISIS MASUKNYA ALIRAN KEPERCAYAAN DI KOLOM AGAMA DALAM KARTU KELUARGA DAN KARTU TANDA PENDUDUK; (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 tentang Yudicial Review Undang-Undang Administrasi Kependudukan)
(Universitas Islam Indonesia, 2018-04-07)
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 tentang yudicial review Undang-Undang Administrasi Kependudukan, telah membolehkan para penganut aliran kepercayaan untuk mencantumkan keyakinannya pada kolom agama di Kartu ...
ANALISIS PUTUSAN MK NOMOR 76/PUU-XII/2014 TENTANG PENGUJIAN UU NOMOR 17 TAHUN 2014 PASAL 245 TENTANG PENYIDIKAN ANGGOTA DPR
(Universitas Islam Indonesia, 2016-07-28)
Inisiatif penyempurnaan Undang-Undang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3) harus diposisikan menjadi entry point secara lebih signifikan ...
IMPLIKASI DAN AKIBAT HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 69/PUU-XIII/2015 TERHADAP PEMBUATAN AKTA PERJANJIAN PERKAWINAN SETELAH KAWIN YANG DIBUAT DI HADAPAN NOTARIS
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2017-03-24)
Perkembangan hukum perjanjian perkawinan di Indonesia merupakan suatu
keniscayaan yang harus diterima sebagi konfigurasi atas hakikat keberadaan hukum itu
sendiri yakni guna memenuhi kebutuhan hidup masyarakat agar dapat ...
ANALISIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-VI/2008 DAN PUTUSAN NOMOR 67/PUU-XI/2013 ATAS KEDUDUKAN PEKERJA DALAM KEPAILITAN
(Universitas Islam Indonesia, 2016-02-22)
Pekerja pada perusahaan yang mengalami kepailitan merupakan salah satu
kreditur yang akan memperoleh haknya dari pemberesan boedel pailit.
Kedudukan pekerja sebagai kreditor istimewa/ preferen, bahkan didahulukan
pembayarannya ...
Analisis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-VI/2008 dan Putusan Nomor 67/PUU-XI/2013 atas Kedudukan Pekerja dalam Kepailitan
(Universitas Islam Indonesia, 2017)
Pekerja pada perusahaan yang mengalami kepailitan merupakan salah satu kreditur yang akan memperoleh haknya dari pemberesan boedel pailit. Kedudukan pekerja sebagai kreditor istimewa/ preferen, bahkan didahulukan pembayarannya ...
Implikasi dan Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 terhadap Pembuatan Akta Perjanjian Perkawinan Setelah Kawin yang Dibuat di Hadapan Notaris
(Universitas Islam Indonesia, 2017)
Perkembangan hukum perjanjian perkawinan di Indonesia merupakan suatu keniscayaan yang harus diterima sebagi konfigurasi atas hakikat keberadaan hukum itu sendiri yakni guna memenuhi kebutuhan hidup masyarakat agar dapat ...
Kajian Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVIII/2020 tentang Persetujuan Majelis Kehormatan Notaris Atas Pemanggilan Notaris Dalam Pemeriksaan Perkara Tindak Pidana
(Universitas Islam Indonesia, 2020)
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor nomor 16 / PUU –XVIII/2020 telah memenuhi sebagai putusan berdasarkan kemanfaatan dan kepastian hukum, dimana Judicial review yang diajukan oleh pemohon dalam perkara Nomor 16 / PUU ...
Analisis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-VI/2008 dan Putusan Nomor 67/PUU-XI/2013 Atas Kedudukan Pekerja Dalam Kepailitan
(Universitas Islam Indonesia, 2017)
Pekerja pada perusahaan yang mengalami kepailitan merupakan salah satu kreditur yang akan memperoleh haknya dari pemberesan boedel pailit. Kedudukan pekerja sebagai kreditor istimewa/ preferen, bahkan didahulukan pembayarannya ...
Implikasi dan Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 terhadap Pembuatan Akta Perjanjian Perkawinan Setelah Kawin Yang Dibuat di Hadapan Notaris
(Universitas Islam Indonesia, 2017)
Perkembangan hukum perjanjian perkawinan di Indonesia merupakan suatu
keniscayaan yang harus diterima sebagi konfigurasi atas hakikat keberadaan hukum itu
sendiri yakni guna memenuhi kebutuhan hidup masyarakat agar dapat ...