Browsing Master of Law by Subject "Pertanahan"
Now showing items 1-5 of 5
-
IMPLIKASI LAHIRNYA UNDANG – UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG KEISTIMEWAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TERHADAP STATUS HUKUM PAKUALAMAN GROUND DI KABUPATEN KULON PROGO
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2017)Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan UUK dilihat dari Implementasi UUK terhadap Pendaftaran Hak Atas Tanah PAG beserta tindak lanjutnya di Kabupaten Kulon Progo. Hasil penelitian ini adalah bahwa ... -
Implikasi Lahirnya Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap Status Hukum Pakualaman Ground di Kabupaten Kulon Progo
(Universitas Islam Indonesia, 2017)Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan UUK dilihat dari Implementasi UUK terhadap Pendaftaran Hak Atas Tanah PAG beserta tindak lanjutnya di Kabupaten Kulon Progo. Hasil penelitian ini adalah ... -
Implikasi Lahirnya Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Terhadap Status Hukum Pakualaman Ground Di Kabupaten Kulon Progo
(Universitas Islam Indonesia, 2017)Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan UUK dilihat dari Implementasi UUK terhadap Pendaftaran Hak Atas Tanah PAG beserta tindak lanjutnya di Kabupaten Kulon Progo. Hasil penelitian ini adalah bahwa ... -
KEWENANGAN NOTARIS MEMBUAT AKTA YANG BERKAITAN DENGAN PERTANAHAN DALAM PERSPEKTIF UUJN NO.2 TAHUN 2014
(Universitas Islam Indonesia, 2017-09-29)Seiring dengan perkembangan jaman, masyarakat Indonesia pada umumnya, masih belum memahami benar yang dimaksud kewenangan Notaris dalam membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan. Hal tersebut terbukti masih banyak ... -
PENYELENGGARAAN KEWENANGAN BIDANG PERTANAHAN DI KABUPATEN BANTUL MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
(Universitas Islam Indonesia, 2018-09-28)Penelitian dan penulisan tesis ini dalam studi hukum pertanahan yang berkaitan dengan penyerahan kewenangan bidang pertanahan kepada pemerintah kabupaten bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan kewenangan bidang ...