Dasar Pertimbangan Hukum Persiapan Pelimpahan Pajak Bumi dan Bangunan Objek Perkotaan dan Pedesaan dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah Studi di Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta
Abstract
Skripsi ini membahas tentang pelimpahan wewenang pemungutan pajak PBB dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum (yuridis) normatif yaitu dengan mengkaji bahan-bahan pustaka (studi kepustakaan). Karena itu, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peraturan baru tentang perubahan wewenang pemungutan pajak yang dimana dahulu menjadi kewenangan pemerintah pusat sekarang menjadi kewenangan pererintah daerah. Sehingga dengan peraturan yang baru ini segala kewenangan dari mulai pemungutan hingga proses pengelolaan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Dalam melaksanakan tugas tersebut pemerintah daerah berpedoman pada peratutan perundang-undangan yang baru yaitu undang-undang nomor 28 tahun 2009, peraturan bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negri Nomor 213/pmk.07/2010 dan Nomor 58 tentang Tahap Persiapan Pengalihan PBB-P2 sebagai Pajak daerah. Dengan demikian Pemerintah Daerah dapat lebih bisa memanfaatkan hasil pajak tersebut secara maksimal untuk mengembangkan daerah itu sendiri. Tidak hanya itu dengan peraturan ini maka penyerapan pajak akal lebih maksimal dan bisa lebih bisa dirasakan langsung oleh wajib pajak itu sendiri. Pajak yang sebelumnya hanya 64,8 % yang diterima oleh daerah setelah pengalihan maka menjadi 100 % sepenuhnya masuk pada daerah itu sendiri. Pemerintah daerah dapat membangun sistem yang memudahkan wajib pajak dan didukung dengan data target. Sebagai contoh dengan peraturan tersebut pemerintah daerah Yogyakarta dapat menyerap pajak melebihi target terlihat pada data yaitu 126,40 % mencapai Rp.26.544.211.046,00 darei Rp.21.000.000.000,00. Maka dengan adanya peraturan tersebut pemerintah daerah mempunyai keleluasaan sendiri untuk mengelol dan mengembangkan pendapatan dan aset daerahnya untuk kepentingan dan perkembangan Daerah itu sendiri.
Collections
- Law [2358]
Related items
Showing items related by title, author, creator and subject.
-
Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal dan Ukuran Pemerintah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten di Nusa Tenggara Barat Tahun 2017- 2021)
Rosadi, Haninaturrahmah (Universitas Islam Indonesia, 2024)Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh pendapatan asli daerah, belanja modal dan ukuran pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Daerah Kota/Kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Barat. ... -
HUBUNGAN PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMlLlHAN KEPALA DAERAH KABUPATENIKOTA MENURUT UU NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAH DAERAH
HUSSEIN SYAMSUDDIN, 04 M 0031 (Universitas Islam Indonesia, 2006-12-07)Pilihan bentuk dan model demokrasi, sebagai skibat dari perubahan kehidupan berbangsa menjadi agenda penting dalam kaitannya dengan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Kepala Daerah dan Wakil Kepala ... -
Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Pertumbuhan Ekonomi, Ukuran Legislatif, Dan Karakteristik Kepala Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Indonesia)
IQBAL TIGANA RIDHO (Universitas Islam Indonesia, 2021-05-21)Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh ukuran pemerintah daerah, pertumbuhan ekonomi, ukuran legislatif, dan karakteristik kepala daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Populasi dari penelitian ...