Analisis Faktor Komunikasi Dalam Implementasi Kebijakan Sekolah Ramah Anak Dan Sekolah Berbasis Wisata (Studi Pada Smp Negeri 2 Pakem Kab. Sleman)
Abstract
Sekolah Ramah Anak adalah satuan pendidikan yang mampu menjamin, memenuhi,
menghormati hak-hak anak dan melindungi anak dari kekerasan, diskriminasi dan pelecehan
lainnya serta mendukung partisipasi anak terutama dalam mekanisme perencanaan,
kebijakan, pembelajaran dan pengaduan. Sedangkan Sekolah Berbasis Wisata merupakan
wisata pendidikan, dengan konsep yang digunakan adalah keterampilan dan kesenian siswa.
Menurut Edward III, dalam urusan kebijakan publik diperlukan konsep implementasi
kebijakan strategis. Dalam kebijakan publik terdapat beberapa aspek seperti komunikasi,
sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui
faktor komunikasi dalam implementasi kebijakan Sekolah Ramah Anak dan Sekolah
Berbasis Wisata di SMPN 2 Pakem Kab. Sleman.
Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori implementasi kebijakan
Edward III, teori Sekolah Ramah Anak, dan teori Sekolah Berbasis Wisata. Penelitian ini
dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data
dilakukan dengan wawancara dan observasi langsung, serta kajian dokumentasi berupa
buku, jurnal, skripsi, dan dokumen sekolah.
Dari hasil penelitian ini terdapat empat faktor dalam implementasi kebijakan yang
telah dilakukan oleh SMPN 2 Pakem, yaitu: Pertama, faktor komunikasi cukup baik, yang
mana SMPN 2 Pakem mengintegrasikan kebijakan ke dalam kurikulum dan kebiasaan
sekolah. Selain itu, sosialisasi program dan proyek kebijakan juga disampaikan kepada orang
tua siswa, serta kerja sama dari instansi dan lembaga setempat untuk memberikan dukungan
berupa pembinaan dan pengawasan terkait pelaksanaan kebijakan sekolah. Kedua, faktor
sumber daya adalah tenaga pengajar di SMPN 2 Pakem mencukupi dari segi jumlah dan
keahlian sesuai dengan komponen dan indikator kebijakan, kemudian dari aspek pengelolaan
anggaran kebijakan dikelola secara akuntabel dan transparan. Dari segi sarana dan prasarana
yang dimiliki oleh SMPN 2 Pakem telah memenuhi kesesuaian berdasarkan komponen dan
indikator kebijakan Sekolah Ramah Anak dan Sekolah Berbasis Wisata, serta dari aspek
kewenangan pelaksanaan kebijakan sekolah berbasis demokrasi, yaitu terdapat konsekuensi
logis berdasarkan kesepakatan dan komitmen seluruh warga sekolah. Ketiga, faktor disposisi
yang cukup baik terlihat dari sikap staf pengajar di SMPN 2 Pakem dalam menjalankan tugas
dan menerapkan budaya sekolah sesuai dengan konsep kebijakan. Dan keempat, faktor
struktur birokrasi yaitu model struktur organisasi sekolah yang digunakan adalah model top
downer yang berpotensi menyebabkan rendahnya tingkat partisipasi dan kesadaran warga
sekolah untuk berpartisipasi dan berinovasi dalam membuat atau memperbaiki sistem
kebijakan di sekolah.
Collections
- Communication [943]