Analisis Faktor Komunikasi Dalam Implementasi Kebijakan Sekolah Ramah Anak Dan Sekolah Berbasis Wisata (Studi Pada Smp Negeri 2 Pakem Kab. Sleman)

Abstract

Sekolah Ramah Anak adalah satuan pendidikan yang mampu menjamin, memenuhi, menghormati hak-hak anak dan melindungi anak dari kekerasan, diskriminasi dan pelecehan lainnya serta mendukung partisipasi anak terutama dalam mekanisme perencanaan, kebijakan, pembelajaran dan pengaduan. Sedangkan Sekolah Berbasis Wisata merupakan wisata pendidikan, dengan konsep yang digunakan adalah keterampilan dan kesenian siswa. Menurut Edward III, dalam urusan kebijakan publik diperlukan konsep implementasi kebijakan strategis. Dalam kebijakan publik terdapat beberapa aspek seperti komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor komunikasi dalam implementasi kebijakan Sekolah Ramah Anak dan Sekolah Berbasis Wisata di SMPN 2 Pakem Kab. Sleman. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori implementasi kebijakan Edward III, teori Sekolah Ramah Anak, dan teori Sekolah Berbasis Wisata. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan observasi langsung, serta kajian dokumentasi berupa buku, jurnal, skripsi, dan dokumen sekolah. Dari hasil penelitian ini terdapat empat faktor dalam implementasi kebijakan yang telah dilakukan oleh SMPN 2 Pakem, yaitu: Pertama, faktor komunikasi cukup baik, yang mana SMPN 2 Pakem mengintegrasikan kebijakan ke dalam kurikulum dan kebiasaan sekolah. Selain itu, sosialisasi program dan proyek kebijakan juga disampaikan kepada orang tua siswa, serta kerja sama dari instansi dan lembaga setempat untuk memberikan dukungan berupa pembinaan dan pengawasan terkait pelaksanaan kebijakan sekolah. Kedua, faktor sumber daya adalah tenaga pengajar di SMPN 2 Pakem mencukupi dari segi jumlah dan keahlian sesuai dengan komponen dan indikator kebijakan, kemudian dari aspek pengelolaan anggaran kebijakan dikelola secara akuntabel dan transparan. Dari segi sarana dan prasarana yang dimiliki oleh SMPN 2 Pakem telah memenuhi kesesuaian berdasarkan komponen dan indikator kebijakan Sekolah Ramah Anak dan Sekolah Berbasis Wisata, serta dari aspek kewenangan pelaksanaan kebijakan sekolah berbasis demokrasi, yaitu terdapat konsekuensi logis berdasarkan kesepakatan dan komitmen seluruh warga sekolah. Ketiga, faktor disposisi yang cukup baik terlihat dari sikap staf pengajar di SMPN 2 Pakem dalam menjalankan tugas dan menerapkan budaya sekolah sesuai dengan konsep kebijakan. Dan keempat, faktor struktur birokrasi yaitu model struktur organisasi sekolah yang digunakan adalah model top downer yang berpotensi menyebabkan rendahnya tingkat partisipasi dan kesadaran warga sekolah untuk berpartisipasi dan berinovasi dalam membuat atau memperbaiki sistem kebijakan di sekolah.