Search
Now showing items 1-6 of 6
Analisis Pasal 4 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Terkait Tidak Menyertakan Mantan Terpidana Bandar Narkoba, Kejahatan Seksual Terhadap Anak, dan Korupsi Dalam Seleksi Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota
(Universitas Islam Indonesia, 2019-02-22)
Menyambut Pemilu 2019, KPU sebagai pelaksana dalam penyelenggaraan
Pemilu, menerbitkan PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang pencalonan legislatif.
Adapun Pasal 4 ayat (3) PKPU sarat dengan pandangan diskriminasi, yakni
membatasi ...
IMPLIKASI PUTUSAN MK NOMOR 20/PUU-XVII/2019 TENTANG UJI MATERI PASAL 210 UU PEMILU DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU DI KPUD KOTA YOGYAKARTA (Studi Kasus: Pasal 210 ayat (1) UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu)
(Universitas Islam Indonesia, 2019-10-01)
Mahkamah Konstitusi telah melakukan judicial review terhadap beberapa pasal yang ada dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Salah satu pasal yang dilakukan judicial review adalah Pasal 210 ayat (1) ...
IMPLEMENTASI PELAKSANAAN TUGAS KPU KABUPATEN SLEMAN DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT PADA PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019
(Universitas Islam Indonesia, 2019-12-10)
Penelitian berjudul Implementasi Pelaksanaan Tugas KPU Kabupaten Sleman Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019 berawal dari observasi peneliti pada kewajiban KPU dalam ...
Peranan Bawaslu DIY Dalam Penindakan Pelanggaran Administrasi Pemilu Tahun 2019
(Universitas Islam Indonesia, 2019-07-12)
Pemilu sebagai implementasi dari kedaulatan rakyat merupakan hal yang sangat penting bagi bangsa Indonesia, dimana Pemilu serentak tahun 2019 merupakan momen yang sangat penting untuk suksesi kepemimpinan di negara ini. ...
Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XVII/2019 Dalam Pengujian Pasal 299 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
(Universitas Islam Indonesia, 2019-09-16)
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa yang menjadi pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutus permohonan Judicial Review Pasal 299 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum, serta ...
Perbandingan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XII/2014 Dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XVII/2019 Tentang Survei Dan Quick Count
(Universitas Islam Indonesia, 2019-09-16)
Pemihan umum (Pemilu) dilakukan secara berkala setiap 5 (lima) tahun sekali. Adanya pelaksanaan pemilihan umum mengakibatkan berbagai fenomena politik bermunculan. Salah satu fenomena politik yang muncul dari diadakannya ...