Browsing Law by Subject "Badan Permusyawaratan Desa"
Now showing items 1-6 of 6
-
Hubungan Kepala Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembuatan Peraturan Desa di Desa Kebonagung Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2015
(UII Yogyakarta, 2016)Penyelenggaraan Pemerintahan Desa merupakan subsistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Agar Pemerintahan Desa dapat berjalan dengan baik ... -
Hubungan Tata Kerja Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembentukan Peraturan Desa tentang Badan Usaha Milik Desa di Desa Leses Kecamatan Manisrenggo Kabupaten Klaten
(Universitas Islam Indonesia, 2020)Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui segi historis pembentukan Perdes Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Pengelolaan BUMDesa Dadi Makmur di Desa Leses terkait latar belakang dan hubungan tata kerja Kepala Desa ... -
IMPLEMENTASI FUNGSI PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TERHADAP KINERJA KEPALA DESA PADA DESA KALIMANAH KULON KECAMATAN KALIMANAH KABUPATEN PURBALINGGA MENURUT PERDA NO 16 TAHUN 2015
(Universitas Islam Indonesia, 2019-11-18)Skripsi ini berjudul Implementasi Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Kinerja Kepala Desa Pada Desa Kalimanah Kulon Kecamatan Kalimanah Kabupaten Purbalingga Menurut Perda No 16 Tahun 2015. Latar belakang ... -
PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM MENAMPUNG DAN MENYALURKAN ASPIRASI MASARAKAT DESA NAMPUREJO KEC. PURWODADI KAB. PURWOREJO MENURUT PERDA NO.3 TAHUN 2006
(Universitas Islam Indonesia, 2018-10-24)Penulisan hukum ini dilatarbelakangi oleh kurang optimalnya kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Nampurejo. Permasalahan yang diangkat dalam penulisan hukum ini dimana dalam pelaksanaan kerjanya Badan Permusyawarahan ... -
PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DI DESA PLADEN KABUPATEN KUDUS MENURUT UNDANG- UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
(Universitas Islam Indonesia, 2018-12-12)Penyelenggaraan pemerintahan di desa memerlukan peranan Badan Permusyawaratan Desa, yang menjadi mitra bagi kepala dan perangkat desa dalam pelaksanaan pemerintahan suatu desa, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ... -
PERANAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DESA PERIODE 2017-2019 DI DESA KEMIRI, KECAMATAN GEBANG, KABUPATEN PURWOREJO
(Universitas Islam Indonesia, 2020)Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga legislatif tingkat desa memiliki salah satu fungsi pembentukan peraturan desa, di mana Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Kemiri, Kecamatan Gebang, Kabupaten ...