• Login
    View Item 
    •   DSpace Home
    • Students & Alumnae
    • Thesis
    • Master of Law
    • View Item
    •   DSpace Home
    • Students & Alumnae
    • Thesis
    • Master of Law
    • View Item
    JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.

    Urgensi Regulasi Digital Banking Bagi Perbankan Syariah Di Indonesia (Analisis Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah dan POJK No.12/POJK.03/2018)

    Thumbnail
    View/Open
    17912020 MUHAMMAD URFI AMRILLAH.pdf (2.271Mb)
    Date
    2021-01-13
    Author
    MUHAMMAD URFI AMRILLAH
    Metadata
    Show full item record
    Abstract
    Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis terkait manajemen risiko digital banking bagi perbankan syariah di Indonesia dan urgensi regulasi digital banking bagi perbankan syariah di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah dan POJK No.12/POJK.03/2018. Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang, dapat dipahami sebagai penelitian kepustakaan. Data yang digunakan berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder ataupun bahan hukum tersier dan juga berasal dari bahan non hukum. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa digital banking bagi perbankan syariah di Indonesia memiliki kelemahan yaitu: rawan adanya pencurian identitas, rawan terjadinya kejahatan online, rawan terjadinya serangan malware dan tidak dapat diakses semua kalangan. Tidak ada sinkronisasi antara regulasi dan realita di lapangan, mekanisme pelaksanaan bagi perbankan syariah tidak bisa disamakan dengan pelaksanaan pada bank konvensional sebagaimana dalam POJK No. 12/POJK.03/2018. Hal ini dikarenakan produk-produk yang ada dalam bank syariah sangat beragam dan bank syariah harus merujuk pada Fatwa DSN-MUI, sebagai landasan dan sebagai pengawas terhadap penerapan prinsip syariah. Sejauh ini DSN-MUI belum mengeluarkan fatwa khusus untuk penerapan digital banking. Selain itu, banyak keluhan dan kasus yang signifikan, sebagai contoh saat nasabah melakukan transfer uang tetapi tidak masuk (delay) pada nasabah yang dituju. Ini tentunya mengandung unsur ketidakpastian (gharar) yang tentu akan bertentangan dengan prinsip syariah. Penerapan sanksi pada perbankan syariah berbeda dengan bank konvensional, karena pada prinsipnya bank syariah selalu memperhatikan kaidah-kaidah fiqh sebagai dasar pengambilan kebijakan, sehingga POJK No.12/POJK.03/2018 tidak bisa dijadikan acuan bagi perbankan syariah dalam menerapkan layanan digital banking di Indonesia.
    URI
    https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/29550
    Collections
    • Master of Law [1540]

    DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
    Contact Us | Send Feedback
    Theme by 
    @mire NV
     

     

    Browse

    All of DSpaceCommunities & CollectionsBy Issue DateAuthorsTitlesSubjectsThis CollectionBy Issue DateAuthorsTitlesSubjects

    My Account

    LoginRegister

    DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
    Contact Us | Send Feedback
    Theme by 
    @mire NV