Search
Now showing items 1-10 of 19
Peranan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sleman Dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah 2015 Di Kabupaten Sleman
(Universitas Islam Indonesia, 2017-02-16)
Menurut pendapat Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta, Pilkada serentak yang dilakukan di Daerah Istimewa Yogyakarta yang diikuti 3 kabupaten yaitu: Sleman, Gunung Kidul, dan Bantul itu akan sangat “panas” dan rawan pelanggaran, ...
Implikasi Pengaturan Cuti Kampanye Bagi Kepala Daerah Incumbent Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Universitas Islam Indonesia, 2017-03-27)
Pemilihan kepala daerah (atau yang biasa disingkat pilkada) merupakan
pesta demokrasi lokal yang dilakukan tiap 5 tahun sekali di masing-masing daerah
di Indonesia, baik itu tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. ...
Peranan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sleman dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah 2015 di Kabupaten Sleman
(Universitas Islam Indonesia, 2017-03-10)
Menurut pendapat Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta, Pilkada serentak
yang dilakukan di Daerah Istimewa Yogyakarta yang diikuti 3 kabupaten
yaitu: Sleman, Gunung Kidul, dan Bantul itu akan sangat “panas” dan rawan
pelanggaran, ...
Peranan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sleman dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah 2015 di Kabupaten Sleman
(Universitas Islam Indonesia, 2017-03-10)
Menurut pendapat Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta, Pilkada serentak
yang dilakukan di Daerah Istimewa Yogyakarta yang diikuti 3 kabupaten
yaitu: Sleman, Gunung Kidul, dan Bantul itu akan sangat “panas” dan rawan
pelanggaran, ...
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Panitia Pengawas Pemilihan (Panwas) Kabupaten Bantul dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bantul Tahun 2015
(UII Yogyakarta, 2016-01-18)
Panitia Pengawas Pemilihan (Panwas) Kabupaten Bantul merupakan lembaga independent yang memiliki wewenang untuk mengawal jalannya penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bantul tahun 2015 agar sesuai ...
Sistem Rekrutmen Calon Kepala Daerah Oleh Partai Politik Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemilu Kepala Daerah
(UII, 2016)
Terpilihnya Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yan memiliki kompetensi, integritas, kapabilitas, dan akseptabilitas merupakan tujuan ideal dari penyelenggaraan pilkada. Hal ini sejalan dengan konsep demokrat maksimalis ...
IMPLEMENTASI TUGAS BAWASLU KABUPATEN/KOTA MAGETAN DALAM MENINDAKLANJUTI PELANGGARAN KAMPANYE PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2018
(Universitas Islam Indonesia, 2019-01-18)
Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah sarana pelaksanaan kedaulatan ralyat di wilayah Provinsi dan/atau Kebupaten/Kota berdasarkan Pencasila dan Undang-Undang Dasar Negara ...
ANALISIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 42/XII-PU/2015 TENTANG UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PILKADA
(Universitas Islam Indonesia, 2018-06-04)
Jumanto dan Fathur Rosyid yang ingin mencalonkan diri mereka sebagai calon pemimpin kepala daerah di daerah mereka masing-masing tidak bisa mencalonkan diri sebagai calon pemimpin kepala daerah mereka dikarenakan mereka ...
Politik Hukum Pengaturan Jumlah Persentase Dukungan Calon Perseorangan Dalam Keikut Sertaan Pemilihan Kepala Daerah ( Studi Perbandingan Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah)
(Universitas Islam Indonesia, 2016)
Penulisan ini mempunyai latar belakang bahwa adanya kenaikan jumlah persentase dalam jumlah dukungan bagi calon perseorangan dirasa memberatkan dan telah melanggar hak untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam pemerintahan. ...
Peranan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sleman dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah 2015 di Kabupaten Sleman
(Universitas Islam Indonesia, 2017)
Menurut pendapat Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta, Pilkada serentak yang dilakukan di Daerah Istimewa Yogyakarta yang diikuti 3 kabupaten yaitu: Sleman, Gunung Kidul, dan Bantul itu akan sangat “panas” dan rawan pelanggaran, ...