Browsing Faculty of Law by Subject "Putusan Mahkamah Konstitusi"
Now showing items 1-9 of 9
-
Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XVII/2019 Dalam Pengujian Pasal 299 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
(Universitas Islam Indonesia, 2019-09-16)Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa yang menjadi pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutus permohonan Judicial Review Pasal 299 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum, serta ... -
Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PUU- XVIII/2020 dalam Perkara Pengujian Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
(Universitas Islam Indonesia, 2023)Studi yang berjudul “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PUU- XVIII/2020 dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun ... -
ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 71-0310/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 TENTANG SENGKETA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN LEGISLATIF TAHUN 2019 DI PROVINSI KEPULAUAN RIA
(Universitas Islam Indonesia, 2019-12-12)Analisis ini bertujuan untuk mengetahui implikasi dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71-03-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019. Rumusan Masalah dari penelitian ini adalah : Mengapa Mahkamah Konstitusi Mengabulkan Sebagian ... -
IMPLEMENTASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI YANG KONSTITUSIONAL BERSYARAT (Studi terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016)
(Universitas Islam Indonesia, 2018-12-13)Mahkamah Konstitusi telah melakukan judicial review terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan menyatakan mengabulkan ... -
IMPLIKASI PUTUSAN MK NOMOR 20/PUU-XVII/2019 TENTANG UJI MATERI PASAL 210 UU PEMILU DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU DI KPUD KOTA YOGYAKARTA (Studi Kasus: Pasal 210 ayat (1) UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu)
(Universitas Islam Indonesia, 2019-10-01)Mahkamah Konstitusi telah melakukan judicial review terhadap beberapa pasal yang ada dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Salah satu pasal yang dilakukan judicial review adalah Pasal 210 ayat (1) ... -
Kedudukan Hukum Kreditur Separatis Dalam Kepailitan Terkait Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/Puu-Xi/2013
(Universitas Islam Indonesia, 2017-03-06)Terdapat Konflik antara Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang KUP Pasal 21 ayat(1) sampai (5) dan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan ... -
Kedudukan Hukum Kreditur Separatis dalam Kepailitan Terkait dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013
(Universitas Islam Indonesia, 2017)Terdapat Konflik antara Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang KUP Pasal 21 ayat(1) sampai (5) dan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan ... -
KEDUDUKAN HUKUM KREDITUR SEPARATIS DALAM KEPAILITAN TERKAIT DENGAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 67/PUU-XI/2013
(Universitas Islam Indonesia, 2017)Terdapat Konflik antara Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang KUP Pasal 21 ayat(1) sampai (5) dan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan ... -
Pelemahan Kedudukan, Tugas dan Wewenang Komisi Yudisial Republik Indonesia Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/Puu-iv/2006, Putusan Nomor 1-2/Puu-xii/2014 dan Putusan Nomor 43/Puu-xiii/2015)
(Universitas Islam Indonesia, 2017-05-24)Kehadiran Komisi Yudisial tidak bisa dilepaskan dari adanya kekuasaaaan keakiman yang mandiri dan merdeka. Lebih lanjut keberadaan Komisi Yudisial merupakan amanat dari reformasi yang menuntut adanya pengawasan eksternal ...