Browsing Faculty of Law by Subject "Otonomi Daerah"
Now showing items 1-7 of 7
-
Hubungan Tata Kerja Antara Pemerintah Kota Batam dengan Badan Pengusahaan Batam dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Era Otonomi Daerah
(UII Yogyakarta, 2016-03-10)Penelitian ini berjudul “Hubungan Tata Kerja Antara Pemerintah Kota Batam Dengan Badan Pengusahaan Batam Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Era Otonomi Daerah”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan ... -
IMPLEMENTASI INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG LANGKAH-LANGKAH PENGHEMATAN DAN PEMOTONGAN BELANJA KEMENTERIAN/ LEMBAGA PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2016/2017 DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PENGURANGAN ANGGARAN ALOKASI DANA TRANSFER DAERAH DI PEMERINTAHAN KOTA BALIKPAPAN
(Universitas Islam Indonesia, 2018-04-13)Pemangkasan terhadap dana transfer daerah menimbulkan konsekuensi yang berimplikasi terhadap terhambatnya pelaksanaan sistem Otonomi Daerah di masing-masing daerah di Indonesia. Sehingga menarik perhatian penulis dalam ... -
IMPLEMENTASI PASAL 7 AYAT 3 PERDA NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK DI KABUPATEN KULON PROGO
(Universitas Islam Indonesia, 2018-10-08)Studi ini bertujuan untuk mengetahui kondisi obyektif dari Implementasi Pasal 7 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Kabupaten Kulon Progo. Rumusan masalah yang ... -
Implikasi Hukum Diterbitkannya Sabdatama dan Sabdaraja oleh Sultan Hamengku Buwono X Terhadap Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta
(UII, 2016)Salah satu dari perubahan UUD NRI Tahun 1945 adalah bentuk negara kesatuan dengan sistem pemerintahan yang desentralisasi atau yang dikenal dengan otonomi daerah. Dalam konsep desentralisasi mengenal adanya desentralisasi ... -
Implikasi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Terhadap Izin Usaha Pertambangan dalam Kerangka Otonomi Daerah
(Universitas Islam Indonesia, 2023)Berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah membawa konsekuensi terhadap kewenangan penerbitan izin usaha pertambangan ... -
Pembentukan Perda No. 3 Tahun 2016 Tentang Pembinaan dan Pemberdayaan Pasar Rakyat serta Implikasinya Terhadap Pasar di Sumatera Barat
(Universitas Islam Indonesia, 2020)Pemerintah Daerah memiliki otonomi untuk mengatur serta megurus urusan daerahnya sendiri, seperti pengaturan mengenai pasar rakyat yang ada di Provinsi Sumatera Barat. Menjamurnya pasar modern dapat menjadi ancaman bagi ... -
Peranan Dinas Pariwisata Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Kulonprogo Tahun 2015-2016
(UII Yogyakarta, 2016-03-16)Salah satu cara yang paling efektif bagi Pemerintah Pusat untuk melakukan koordinasi pengaturan dan penataan pemerintahan adalah dengan membentuk sistem otonomi bagi daerah-daerah agar lebih efisien dan mandiri dalam ...