Browsing Faculty of Law by Subject "Kartel"
Now showing items 1-6 of 6
-
GANTI KERUGIAN KEPADA KONSUMEN AKIBAT PERILAKU KARTEL DI INDONESIA DALAM HUKUM PERSAINGAN USAHA (Studi Kasus Putusan KPPU No 26/KPPU-L/2007 tentang Kartel SMS)
(Universitas Islam Indonesia, 2019-02-19)Persaingan usaha yang tidak sehat pasti berdampak pada kerugian. Kerugian yang dialami oleh konsumen akibat persaingan usaha dapat dijadikan pertimbangan oleh KPPU dalam memberikan putusannya. Undang-Undang No. 5 Tahun ... -
KEWENANGAN PENYADAPAN PRAKTIK KARTEL SEBAGAI UPAYA PENGUATAN LEMBAGA KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA DALAM MENEGAKKAN HUKUM PERSAINGAN USAHA DI INDONESIA
(Universitas Islam Indonesia, 2018-10-15)Penegakan hukum praktik kartel merupakan salah satu bentuk penegakkan terhadap hukum persaingan usaha di Indonesia. Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebagai salah satu institusi yang berwenang dalam menangani hal ... -
Pengaturan dan Penerapan Leniency Program di Australia Serta Urgensinya di Indonesia
(Universitas Islam Indonesia, 2017-03-13)Penelitian ini yang berjudul Pengaturan Dan Penerapan Leniency Program Di Australia Serta Urgensinya Di Indonesia. Pembuktian kartel yang sulit hingga masih diragukannya indirect evidence dalam pembuktian di sistem hukum ... -
Pengaturan dan Penerapan Leniency Program di Australia serta Urgensinya di Indonesia
(Universitas Islam Indonesia, 2017)Penelitian ini yang berjudul Pengaturan Dan Penerapan Leniency Program Di Australia Serta Urgensinya Di Indonesia. Pembuktian kartel yang sulit hingga masih diragukannya indirect evidence dalam pembuktian di sistem hukum ... -
Pengaturan Dan Penerapan Leniency Program Di Australia Serta Urgensinya Di Indonesia
(Universitas Islam Indonesia, 2017)Penelitian ini yang berjudul Pengaturan Dan Penerapan Leniency Program Di Australia Serta Urgensinya Di Indonesia. Pembuktian kartel yang sulit hingga masih diragukannya indirect evidence dalam pembuktian di sistem ... -
UPAYA HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH KONSUMEN TERKAIT DENGAN KERUGIAN KARTEL DALAM PUTUSAN KPPU (Putusan KPPU No. 26/KPPU-L/2007 tentang Kartel SMS)
(Universitas Islam Indonesia, 2019-10-25)Dalam kasus kartel SMS seyogyanya pihak yang dirugikan adalah konsumen. Namun Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tidak mengatur mengenai ganti kerugian kepada konsumen. Kerugian-kerugian yang dialami oleh konsumen tersebut ...