Pengaturan Dan Penerapan Leniency Program Di Australia Serta Urgensinya Di Indonesia
Abstract
Penelitian ini yang berjudul Pengaturan Dan Penerapan Leniency Program Di
Australia Serta Urgensinya Di Indonesia. Pembuktian kartel yang sulit hingga
masih diragukannya indirect evidence dalam pembuktian di sistem hukum
Indonesia menjadi latar belakang dari penelitian ini. Oleh karenanya penelitian
ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan dan penerapan leniency program di
Australia serta urgensinya penerapan leniency program dalam hukum persaingan
usaha di Indonesia. Jenis peneitian ini yakni peneltian hukum normatif yakni
penelitian hukum yang mengkonsepsikan hukum sebagai norma dan mengkaji
bahan pustaka. Data penelitian ini menggunakan data-data sekunder yang berupa
bahan hukum dengan teknik pengumoulan dengan studi kepustakaan dan studi
dokumen. Analisis data penelitian ini dengan cara deskriptif. Penelitian ini
menghasilkan dua kesimpulan. Pertama, pengaturan leniency program di
Australia diatur dalam ACCC Immunity and Cooperation Policy for Cartel
Conduct 2014 yang terbagii dalam immunity policy dan cooperation policy.
Selanjutnya ketentuan ini memungkinkan kekebalan secara perdata (civil
immunity) yang menjadi kewenangan ACCC untuk memberikannya dan kekebalan
secara pidana (criminal immunity) yang menjadi kewenangan CDPP untuk
memberikannya. Kedua, penerapan leniency program di Indonesia sangat perlu
dilakukan. Hal ini didasarkan pada masih sulitnya pembuktian praktik
pelanggaran kartel dan masih lemahnya pembuktian dengan menggunakan
indirect evidence dalam sistem hukum Indonesia. Dengan diterapkannya leniency
program maka akan memberikan direct evidence bagi KPPU untuk membeantas
kartel di Indonesia
Collections
- Law [2335]