Search
Now showing items 31-40 of 154
IMPLEMENTASI PEMBENTUKAN PERATURAN DESA SETELAH LAHIRNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (STUDI DI KECAMATAN DEPOK)
(Universitas Islam Indonesia, 2015-01-31)
Semenjak adanya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada tahun 2002,
di Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman telah dibuat
beberapa Peraturan Desa. Di mana dalam pembentukan Peraturan Desa tersebut,
dibuat ...
PENGATURAN MALUKU SEBAGAI PROVINSI KEPULAUAN SETELAH LAHIRNYA UU NO. 23 TAHUN 2014
(Universitas Islam Indonesia, 2015-12-11)
PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN MELALUI BPJS DI RUMAH SAKIT
(Universitas Islam Indonesia, 2015-01-09)
Kesehatan merupakan hak dasar setiap individu dan semua warga negara
berhak mendapatkan pelayanan tersebut. Namun kemahlman biaya kesehatan
tidak menjamin kualitas yang baik pada kesehatan karena kualitas masyarakat
Indonesia ...
POLITIK HUKUM HAM PASCA ORDE BARU (STUDI TENTANG KEBEBASAN BERPENDAPAT)
(Universitas Islam Indonesia, 2015-12-11)
Tesis Politik Hukum HAM Pasca Orde Baru (Studi Tentang Kebebasan Berpendapat) ditulis dengan tujuan untuk melihat sejauh apa perkembangan kebebasan berpendapat ini di Indonesia. Perjalanan demokrasi akan kebebasan berpendapat ...
PERAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM (LBH) UNTUK AKSES KE KEADILAN DI INDONESIA
(Universitas Islam Indonesia, 2015-10-24)
Lembaga bantuan hukum (LBH) merupakan organisasi non pemerintah
yang bergerak dalam memberikan bantuan hukum terhadap orang yang tidak
mampu. Lembaga bantuan hukum merupakan wadah bagi masyarakat yang tidak
mampu dalam ...
KARTEL PADA IMPOR KEDELAI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERSAINGAN USAHA
(Universitas Islam Indonesia, 2015-08-06)
PERANAN DPRD SEBAGAI LEMBAGA LEGISLATIF DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH DI KABUPATEN PACITAN PROPINSI JAWA TIMUR
(Universitas Islam Indonesia, 2015-10-24)
Bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintahan daerah, yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan ...
TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN KEJAHATAN PEDOPHILIA DITINJAU DARI PERSPEKTIF HAM DAN HUKUM PIDANA
(Universitas Islam Indonesia, 2015-02-14)
Studi ini bertujuan untuk mengetahui secara mendetail dan untuk mendapatkan data yang lengkap mengenai tanggung jawab negara terhadap anak sebagai korban kejahatan pedophilia ditinjau dari perspektif HAM dan hukum pidana. ...
PROBLEM PELAKSANAAN WEWENANG PENANGANAN PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (Studi Kasus Penanganan Pelanggaran Pemilu DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 di Daerah Istimewa Yogyakarta)
(Universitas Islam Indonesia, 2015-11-27)
Meski penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD (Pemilu Legislatif) tahun 2014 telah berlangsung dengan lancar sesuai dengan jadwal dan tahapan yang disusun oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) tetapi tidak bisa ...