AKIBAT HUKUM PENERAPAN RESOLUSI DEWAN KEAMANAN PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA NOMOR S/RES/2397 TAHUN 2017 TERHADAP KOREA UTARA BERDASARKAN PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL
Abstract
Penelitian skripsi ini berjudul Akibat Hukum Penerapan Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor S/Res/2397 Tahun 2017 terhadap Korea Utara Berdasarkan Perspektif Hukum Internasional. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh 2 (dua) rumusan permasalahan yakni, pertama, Bagaimanakah akibat hukum Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan BangsaBangsa Nomor S/Res/2397 Tahun 2017 terhadap Korea Utara dalam perspektif hukum internasional? kedua, Bagaimana pelaksanaan resolusi tersebut terhadap Korea Utara. Apakah sudah sesuai dengan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa? Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian ini, yaitu, pertama, Akibat hukum yang ditimbulkan dari penerapan Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor S/Res/2397 tahun 2017 adalah larangan Korea Utara dalam melakukan suatu tindakan tertentu yang membuat terhambatnya perekonomian Korea Utara yang mengakibatkan pada warga sipil Korea Utara mengalami kemiskinan dan gizi buruk . kedua, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang mempunyai hak untuk mengeluarkan suatu resolusi dan telah melaksanakan kewajibannya sesuai dengan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menjaga ketertiban dan kestabilan dunia internasional yang dibantu oleh International Atomic Energy Agency yang bertugas untuk melakukan inspeksi dan pemantauan terhadap penggunaan tenaga nuklir. Sehingga tidak ada alasan bagi Korea Utara untuk menolak penjatuhan resolusi yang telah diberikan kepada Korea Utara. Terhadap saran yang diajukan penulis yaitu, pertama, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa harus terus mengupayakan penyelesaian pada kasus Korea Utara secara damai. kedua, Pengaturan sanksi mengenai targeted sanctions atau smart sanctions harusnya dimuat dalam aturan tersendiri yang mengatur secara lebih terperinci sehingga penerapannya dapat menjadi lebih optimal, serta penggunaan operasi militer hanya dilakukan sebagai upaya terakhir apabila segala cara damai telah dilakukan oleh Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Collections
- Law [2308]
Related items
Showing items related by title, author, creator and subject.
-
Analisis Peran Pbb (Perserikatan Bangsa-Bangsa) Dalam Menangani Isu Pelanggaran Ham Etnis Muslim Uighur Di Xinjiang Pada Tahun 2018-2022
BERLIANA PUNDILARAS (Universitas Islam Indonesia, 2022-07-26)Salah satu permasalahan internal yang ada di Tiongkok yaitu tindak pelanggaran HAM terhadap etnis Muslim Uighur seperti melakukan penahanan sewenangwenang, kebebasan dalam hal agama, budaya, berekspresi, praktik ... -
Perlindungan Hukum Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa Terhadap Pengungsi Akibat Perubahan Iklim: Mekanisme Berdasarkan Piagam
INAS AFFAZUL MUNA (UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2023-04)Perubahan iklim yang pesat menyebabkan banyak orang yang kehilangan tempat tinggal atau wilayahnya dan mengharuskan mereka untuk mengungsi atau berpindah ke wilayah lain yang aman dan layak. Diperkirakan oleh ... -
MEMBANGUN KARAKTER BANGSA
Muhammad Hamsah, 15913097 (Universitas Islam Indonesia, 2018-02-28)Building character of Indonesia people is a systemic-collective effort of a country to realize the life of nation and state in accordance with the principles and ideology, constitution, nation direction, and its collective ...