PERKEMBANGAN HUKUM ADAT MELAYU JAMBI PADA ERA OTONOMI DAERAH
Abstract
Keberagamaan adat dan budaya dalam masyarakat di Indonesia merupakan
keniscayaan yang tak terelakan. Khususnya dalam masyarakat Provinsi jambi
yang memiliki keunikan lokal yang terbilang salah satu suku melayu tertua
didunia ini. Salah satunya adalah Lembaga Adat Melayu Jambi yang berdiri
kokoh jauh sebelum adanya negara Indonesia. Untuk mengakomodir keunikan
lokal dan hak-hak masyarakat adat maka Undang-Undang Dasar Republik
Indonesia mengakui dan mengakomodir masyarakat dan hukum adat di daerah
kesatuan Republik Indonesia.
Rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana historisitas hukum
adat melayu Jambi dan Bagamana perkembangan hukum adat melayu Jambi.
penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perberlakuan sistem otonomi daerah di
Indonesia, historisitas lembaga adat melayu Jambi, sejauh mana penerapan
hukum adat melayu Jambi pada era otonomi daerah dan untuk mengetahui
kelembagaan adat melayu Jambi diera otonomi daerah. Tujuan dan kontribusi
penelitian ini adalah untuk mengetahui perkembangan dan historisitas hukum adat
melayu Jambi pada era otonomi daerah. Penelitian ini merupakan penelitian nondoktrinal
dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum dan Undang-undang.
Berdasarkan hasil penelitian perkembangan hukum adat melayu Jambi pada
era otonomi daerah jauh lebih baik dari sebelumnya misalnya di dalam penerapan
hukum adat. Pada masa orde baru lahirnya Undang-Undang No. 5 Tahun 1979
telah menghilangkan beberapa marga, penamaan, dan fungsi tokoh adat
dikarenakan keinginan pemerintah dalam penyeragaman bentuk dan tatanan
pemerintahan desa. Penerapan hukum adat melayu Jambi hampir seratus persen
diselesaikan pada lembaga adat hanya 2 kasus dikabupaten sarolangun yang yang
berlanjut ke pihak kepolisian. Secara kelembagaan otonomi daerah hadir untuk
memperkuat lembaga adat baik secara struktur, pendanaan, maupun fungsi dan
tugas lembaga adat melayu Jambi. Proses rekrutmen anggota juga telah jauh lebih
transparan tanpa adanya intervensi sistem otoriter.
Collections
- Master of Law [1445]