dc.contributor.advisor | Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag., M.Ag. | |
dc.contributor.author | Sri Wahyuningsih, 14421008 | |
dc.date.accessioned | 2018-08-31T09:38:52Z | |
dc.date.available | 2018-08-31T09:38:52Z | |
dc.date.issued | 2018-08-14 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/10305 | |
dc.description.abstract | Dalam lingkup dunia permasalahan semua orang tidak lepas dengan
perekonomian, tidak lepas juga dengan konsumsi, seolah-olah manusia dilahirkan
hanya untuk mengonsumsi suatu barang atau jasa hingga mati. Berbicara konsumsi
berarti tak jauh dengan konsumen, orang yang mengonsumsi suatu barang atau jasa
bisa disebut sebagai konsumen, sudah tidak asing bukan jika dimana-mana orang
disibukkan dengan masalah sengketa konsumen yang tak kunjung usai, meski
Undang-Undang yang mengatur perlindungan konsumen sudah ada dan banyak
lembaga yang mengadvokasi permasalahan yang megglobal ini. Tujuan peneliti
mencoba untuk menggambarkan peran Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen
(BPSK) menurut segi pandang hukum positif dan hukum islam untuk mendapatkan
gambaran yang lebih mudah dalam penyelesaian sengketa konsumen di luar
Pengadilan. Dalam hukum positif sendiri telah diatur Badan Penyelesaian Sengketa
Konsumen dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun1999 tentang Perlindungan
Konsumen, hal ini sangat mendukung kinerja BPSK karena perannya merupakan
salah satu perpanjangan dari UUPK. Kemudian dari segi Pandang Hukum Islam juga
memiliki beberapa solusi salah satunya terdapat pada konsep wilayah al-hisbah yang
pernah terlaksana dan menjadi kajian para ahli hukum ekonomi Islam. Jawatan alhisbah
juga merupakan perpanjangan dari wilayah al-qadha dan wilayah almuzhalim
sekaligus yang bertindak sebagai penuntut umum yang membela hak
konsumen. | en_US |
dc.publisher | Universitas Islam Indonesia | en_US |
dc.subject | hak konsumen | en_US |
dc.subject | penyelesain sengketa konsumen | en_US |
dc.subject | bpsk | en_US |
dc.title | PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN MELALUI BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN MENURUT HUKUM POSITIF (UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN) DAN HUKUM ISLAM | en_US |
dc.type | Undergraduate Thesis | en_US |