Browsing by Subject "DPRD"
Now showing items 1-10 of 10
-
ASPEK HUKUM TINDAK LANJUT DPRD BERKAITAN DENGAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2017
(Universitas Islam Indonesia, 2019-02-22)Dengan adanya keterbukaan informasi yaitu masyarakat dapat mengetahui secara garis besar APBD yang diharapkan dapat membantu masyarakat untuk mendapatkan informasi di wilayah daerah Indonesia dan juga mampu memberi saran ... -
Hubungan Walikota Dan DPRD Kota Yogyakarta Dalam Pembentukan Raperda Tentang Kawasan Tanpa Rokok Menjadi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok
(Universitas Islam Indonesia, 2018-06-04)Masalah tentang rokok merupakan sebuah dilema bagi pemerintah. Pemerintah berupaya untuk meningkatkan kualitas kesehatan yang ada di lingkungan masyarakat dengan membuat peraturan yang ketat berkaitan dengan rokok. Di ... -
Implementasi Fungsi dan Kewenangan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Sleman dalam Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Anggota DPRD Kabupaten Sleman Tahun 2014-2016
(Universitas Islam Indonesia, 2017-01-06)Sebuah negara yang menganut prinsip-prinsip kedaulatan rakyat adanya lembaga perwakilan rakyat merupakan sebuah keharusan. Lembaga perwakilan rakyat merupakan unsur yang paling penting. Lembaga Perwakilan Rakyat di ... -
Implementasi Fungsi dan Kewenangan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Sleman dalam Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Anggota DPRD Kabupaten Sleman Tahun 2014-2016
(Universitas Islam Indonesia, 2017)Sebuah negara yang menganut prinsip-prinsip kedaulatan rakyat adanya lembaga perwakilan rakyat merupakan sebuah keharusan. Lembaga perwakilan rakyat merupakan unsur yang paling penting. Lembaga Perwakilan Rakyat di daerah ... -
Implementasi Fungsi Dan Kewenangan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Sleman Dalam Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Anggota DPRD Kabupaten Sleman Tahun 2014-2016
(Universitas Islam Indonesia, 2017)Sebuah negara yang menganut prinsip-prinsip kedaulatan rakyat adanya lembaga perwakilan rakyat merupakan sebuah keharusan. Lembaga perwakilan rakyat merupakan unsur yang paling penting. Lembaga Perwakilan Rakyat di daerah ... -
MEKANISME PERGANTIAN JABATAN ANGGOTA DPRD YANG TERKENA KASUS KORUPSI DAN FORMAT BARU PERGANTIANNYA
(Universitas Islam Indonesia, 2019-02-25)Pada tahun lalu terjadi penetapan tersangka secara besar-besaran terhadap angggota DPRD Kota Malang oleh Komisi Pemberantasan Korupsi yang menyebabkan sembilan puluh persen lebih anggota DPRD tersebut di tangkap. Imbas ... -
Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah No.2 Tahun 2017 Tentang Pendidikan Keagamaan di Kabupaten Cilacap”
(Universitas Islam Indonesia, 2018-12-13)Kedudukan DPRD pada masa reformasi seperti sekarang ini sangat berbeda dengan masa Orde Baru. Pada masa Orde Baru, kedudukan DPRD berada pada posisi yang inferior bila berhadapan dengan Kepala Daerah, namun pada era ... -
Pelaksanaan Pemenuhan Kuota 30% Keterwakilan Perempuan Di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2019-2024
(Universitas Islam Indonesia, 2023)Keanggotaan partai politik didalamnya tidak hanya berisi berjenis kelamin laki-laki, namun terdapat juga perempuan yang ikut dalam kontestasi melalui partai politik tersebut. Keterwakilan perempuan dalam politik juga ... -
POLITIK HUKUM PENGATURAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KEPADA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (Studi Perbandingan antara Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014)
(Universitas Islam Indonesia, 2018-02-09)Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi obyektif mengenai politik hukum pengaturan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan daerah khususnya ketika berlakunya UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 23 Tahun 2014. ... -
PROBLEM PELAKSANAAN WEWENANG PENANGANAN PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (Studi Kasus Penanganan Pelanggaran Pemilu DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 di Daerah Istimewa Yogyakarta)
(Universitas Islam Indonesia, 2015-11-27)Meski penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD (Pemilu Legislatif) tahun 2014 telah berlangsung dengan lancar sesuai dengan jadwal dan tahapan yang disusun oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) tetapi tidak bisa ...