Browsing by Author "Dr. Saifudin, S.H., M.H."
Now showing items 1-5 of 5
-
ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 42/PUU/XIII/2015 MENGENAI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG (DALAM STUDI PERSPEKTIF ETIKA DAN KEPASTIAN HUKUM)
GARNIS LEILA PUSPITA, 1410235 (Universitas Islam Indonesia, 2018-12-13)Studi ini bertujuan untuk mengetahui alasan diajukannya permohonan judicial review terkait Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 serta Konstruksi hukum Mahkamah Konstitusi dalam mengeluarkan putusan MK No 42/PUU/XIII/2015 dilihat ... -
i PERLUASAN KEWENANGAN BADAN PENGAWAS PEMILU REPUBLIK INDONESIA DALAM PENCEGAHAN DAN PENINDAKAN PRAKTIK MONEY POLITICS (Studi Terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum)
JANNATHA RAMADHONA, 14410028 (Universitas Islam Indonesia, 2018-06-07)Studi ini bertujuan untuk mengetahui perluasan kewenangan Badan Pengawas Pemilu dalam Republik Indonesia dalam pencegahan dan penindakan praktik money politics (studi terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang ... -
IMPLEMENTASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI YANG KONSTITUSIONAL BERSYARAT (Studi terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016)
YESSIKA ANDRIANI, 14410637 (Universitas Islam Indonesia, 2018-12-13)Mahkamah Konstitusi telah melakukan judicial review terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan menyatakan mengabulkan ... -
PERAN SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT (SATLINMAS) DALAM PERLINDUNGAN MASYARAKAT MENURUT PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 84 TAHUN 2014 DI KABUPATEN SLEMAN
NANDA RIDZKI GUMELAR, 14410072 (Universitas Islam Indonesia, 2018-12-13)Satuan Perlidungan Masyarakat atau biasa disebut dengan Satlinmas merupakan Organiasi Aparatur Pemerintah Daerah yang bertugas menyelenggarakan Perlindungan Masyarakat. Satlinmas Sendiir berada dibawah pengawasan Satuan ... -
POLITIK HUKUM PENGATURAN TENTANG KEWENANGAN BADAN KEHORMATAN DALAM MEMBERIKAN PERTIMBANGAN PERSETUJUAN TERTULIS TERHADAP PEMANGGILAN DPR DAN/ATAU ANGGOTA DPR (Studi Terhadap Pasal 245 UU NO.2 Tahun 2018 Tentang Perubahan UU NO.17 Tahun 2014 Tentang MPR,DPR,DPD,DPRD)
FIKA AMROINI, 14410629 (Universitas Islam Indonesia, 2019-02-21)Salah satu produk dari fungsi legislasi yang dimiliki oleh DPR untuk beberapa tahun belakang yaitu Undangn-undang MD3 (MPR, DPR, DPD, DPRD). UU MD3 adalah UU yang mengatur wewenang, tugas, hak dan kewajiban DPR, mengatur ...