Pelaksanaan Ruislag Tanah Bengkok yang Berada pada Kawasan Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) Beserta Pemberian Tanah Pengganti di Kabupaten Majalengka (Studi pada PT. Embee Textil Majalengka)

Abstract

Pelaksanaan ruislag tanah bengkok yang berada di kawasan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) kerap menimbulkan persoalan hukum apabila tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai bagian dari aset desa, tanah bengkok memiliki peranan penting dalam menunjang kepentingan serta kesejahteraan masyarakat desa, sehingga proses pemindahtanganannya harus dilakukan secara cermat dengan mematuhi prosedur hukum yang telah ditetapkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan ruislag tanah bengkok di kawasan LSD beserta pemberian tanah pengganti di Kabupaten Majalengka, serta menganalisis akibat hukum yang timbul apabila pelaksanaannya tidak sesuai dengan prosedur. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan, dokumentasi, serta wawancara dengan pihak-pihak terkait, kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan ruislag tanah bengkok pada kawasan LSD wajib memenuhi persyaratan administratif, memperoleh persetujuan dari pemerintah daerah, dan menyediakan tanah pengganti yang mempunyai nilai serta fungsi yang setara. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai penyimpangan prosedur, seperti tidak lengkapnya persetujuan, ketidaksesuaian mekanisme administrasi, serta permasalahan terkait status hukum tanah pengganti. Pelanggaran terhadap prosedur tersebut dapat mengakibatkan ruislag dinyatakan batal demi hukum atau dapat dibatalkan, serta menimbulkan tanggung jawab hukum bagi para pihak yang terlibat, baik pemerintah desa, pihak swasta, maupun pejabat pembuat akta tanah.