PERLINDUNGAN HUKUM PARA PIHAK DI DALAM PEMBIAYAAN KONSUMEN ATAS KENDARAAN BERMOTOR DI PT.WOM FINANCE CABANG PURWOKERTO

Abstract

Tesis ini berjudul PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PIHAK DI DALAM PEMBIAYAAN KONSUMEN ATAS KENDARAAN BERMOTOR DI PT. WOM FINANCE CABANG PURWOKERTO. Tesis ini mengkaji mengenai hubungan hukum para pihak dalam pembiayaan konsumen atas kendaraan bermotor di PT. WOM Finance Cabang Purwokerto dan perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian pembiayaan konsumen pada PT. WOM Finance Cabang Purwokerto mengingat barang jaminan dikuasai oleh konsumen. Hubungan hukum antara konsumen dengan PT. WOM Finance Cabang Purwokerto adalah PT. WOM Finance Cabang Purwokerto melakukan pembiayaan kepada konsumen yang membutuhkan kendaraan bermotor baik baru maupun bekas dengan tahun pembuatan minimal tahun 2003 tetapi tidak mempunyai uang untuk membelinya. Dalam hal ini PT. WOM Finance Cabang Purwokerto menyediakan uang atau dana bagi para konsumen untuk membeli kendaraan bermotor tersebut dengan cara angsuran atau sistem pembayaran berkala namun uang tersebut tidak diberikan dalam bentuk uang kepada konsumen melainkan diberikan dalam bentuk pembiayaan atas kendaraan bermotor tersebut. Di sini PT. WOM Finance Cabang Purwokerto tidak mempunyai kendaraan bermotor sendiri untuk dibiayai tetapi kendaraan bermotor tersebut diambil dari dealer kendaraan bermotor yang dalam hal ini telah bekerjasama dengan PT. WOM Finance Cabang Purwokerto dan dealer yang menyediakan kendaraan bermotor tersebut disebut sebagai dealer rekanan. Perlindungan hukum bagi PT. WOM Finance Cabang Purwokerto di sini hanya terletak pada syarat dan ketentuan yang ada pada Formulir Aplikasi Pembiayaan sbagai perjanjian kreditnya yang menyebutkan bahwa konsumen harus bertanggung jawab atas semua kerugian-kerugian yang timbul dalam praktek pembiayaan konsumen dan bersedia untuk menanggung semua biaya yang ditimbulkan dalam praktek pembiayaan konsumen ini dan disamping itu konsumen sendiri di sini juga berpotensi untuk mengalami kerugian oleh karena jika konsumen tersebut sudah tidak mampu lagi melanjutkan pembayaran angsuran kendaraan yang dikreditnya namun konsumen masih memiliki niat baik untuk mengembalikan kendaraan bermotor tersebut maka uang yang telah dibayarkan oleh konsumen tersebutpun tidak akan dikembalikan lagi kepada konsumen. Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah menggunakan pendekatan yuridis normatif artinya mengkaji peraturan perundang-undangan dengan tetap mengarah kepada permasalahan yang ada sekaligus meneliti implementasinya dalam dunia praktek. Data yang digunakan dalam tesis ini menggunakan sumber data primer dan data sekunder. Data primer yang digunakan diperoleh dari hasil wawancara kepada Kepala Cabang dan Staff PT. WOM Finance Cabang Purwokwerto dan Data sekunder yang digunakan diperoleh dari Kitab Undang- Undang Hukum Perdata, Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang mengkaji mengenai Pembiayaan Konsumen dan dari literatur buku dan beberapa sumber dari media electronic. Sedangkan analisis data yang digunakan dalam tesis ini dilakukan secara deskriptif kualitatif yaitu data yang diperoleh tersebut digambar dan ditata secara sistematis dalam uraian-uraiannya. Penelitian yang dihasilkan dalam tesis ini adalah hubungan hukum yang terjadi antara PT.WOM Finance dengan konsumen adalah PT. WOM Finance melakukan pembiayaan kepada konsumen yang membutuhkan kendaraan bermotor yaitu sepeda motor tetapi tidak mempunyai uang untuk membayarnya. Berdasarkan penelitian perjanjian yang dibuat oleh PT. WOM Finance dengan konsumen ternyata masih memiliki celah hukum karena perjanjian ini belum memiliki perlindungan hukum yang cukup kuat baik bagi perusahaan maupun bagi konsumennya. Seharusnya dalam kegiatan pembiayaan konsumen yang dilakukan oleh PT. WOM Finance Cabang Purwokerto ini memiliki perlindungan hukum yang cukup aman bagi perusahaan pembiayaan. Hal ini dimaksudkan untuk meminimalisasi kerugian yang dialami oleh PT. WOM Finance Cabang Purwokerto dan seharusnya PT. WOM Finance Cabang Purwokerto juga memiliki ketentuan yang mengatur mengenai perlindungan atau hak-hak yang seharusnya diperoleh konsumen dalam setiap praktek pembiayaan konsumen yang dilakukannya.