PENYELESAIAN SENGKETA DALAM PERJAPJJIAA JOINT VENTURE TERKAIT DENGAN PILIHAN HSJKUM DAN PILIHAN YURISDIKSI

Abstract

Pencantuman klausula pilihan hukum dan pilihan yurisdiksi dalam suatu perjanjian joint venture sangatlah penting. Hal tersebut untuk menghindari masalah hukum mana yang berlaku karena perjanjian telah bershggmgan dengan lebih dari satu yurisdiksi Bentuk kerjasama joint venture ada dua bagian yaitu kerjasama joint venture dengan tidak mernbent.uk badan hukum baru dan kerjasama joint venture yang membentuk badan hukum baru. Ada kejadian yang secara yuridis sangat perlu untuk dicermati sehubungan dengan klausula pilihan hukum dan pilihan yurisdiksi nalam perjanjian joint venture yang membentuk badan hukum baru. Seperti gugatan yang diajukan oleh Ahju Forestry Company Limited selaku penggugat terhadap Sutomo 1 Direktur Utama PT. Balapan Jaya selaku tergugat dan gugatan yang diajukan oleh Bernhard selaku penggugat terhadap PT. Merck Indonesia selaku tergugat. Di sini timbul permasalahan bagaimana cara penyelesaian sengketa yang mungkin timbul antara para pihak dalam perjanjian joint venture dan hukum mana yang berlaku serta yurisdiksi maria yang benvemmg bagi para pihak dalam perjanjian joint venture yang mmbentuk badan hukum baru. Dari rumusan permasalahan tersebut dapat dilakukan penelitii dengan tujuan untuk mengadisis dan memahami cara penyelesaian sengketa yang mungkin timbul antara para pihak dalam perjanjian joint venture dan untuk mengadisis clan memahami hukum yang berlaku dan yutisdiksi yang berwemmg bagi para pihak dalam perjanjian joint venture yang rnembentuk badan hukum baru. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian hukum normatif yaitu penelitii yang mengacu kepada perahuan perundang-undangan yang berlaku dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti Dan analisis data yang dilaMcan yaitu dengan metode deslcriptif kditatifl yaitu data yang diperoleh disajikan seam deskriptif dan cJl'analisis secara kualitatif. Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat diambil kesimpulan yaitu salab. satu cara penyelesaian sengketa yang mungkin timbd antara para pihak dalam perjanjian joint venture dahh melalui yurisdiksi pengadilan dan penentuan hukum yang berlaku dan yurisdiksi yang berwenang bagi para pihak dalam perjanjian joint' venture yang membentuk badan hukum baru dapat ditentukan berdasarkan ketentuan hukum dan anggaran dasar yang digunakan sebagai dasar dalam pendirian badan hukum baru. Dan saran hi hasil penelitian tersebut yaitu perlunya peningkatan pengetahii bisnis hakirn bagi para hakim dalam menjalanican tugasnya, sehhgga diharapkan para hakirn peradilan di Indonesia akan sepenubnya menguasai masalah-masalah yang rumit dalam prakteknya sehani-hari Dengan demikian kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan hakim peradilan di Indonesia dapat terwujud.