ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERATURAN DAERAH ISTIMEWA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG KELEMBAGAAN PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Abstract

Dengan ditetapkannya Undang-Undang No.13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta maka Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki 5 (lima) urusan keistimewaan yaitu : Tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur; Kelembagaan Pemerintah Daerah DIY; Kebudayaan; Pertanahan; dan Tata ruang. Sebagai tindak lanjut Undang-Undang tersebut dalam melaksanakan urusan keistimewaan di bidang Kelembagaan Pemda DIY telah ditetapkan Peraturan Daerah Istimewa DIY No.3 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan ditetapkannya Perdais No.3 tahun 2015 tersebut maka penulis melakukan penelitian tentang bagaimana pembentukan kelembagaan pemerintah daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu dengan wawancara dialog serta observasi terhadap orang atau jajaran yang terlibat dalam perancangan, penyusunan dan pembahasan Perdais No.3 tahun 2016, dilengkapi dengan peraturan perundangundangan yang berkenaan dengan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai pelengkap data primer, data yang berhasil dikumpulkan kemudian dianalisa dengan menggunakan metode analisa kualitatif dan selanjutnya ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode induktif. Hasil dari rangkaian penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa Perdais No.3 Tahun 2015 mengatur pembentukan kelembagaan Pemda DIY sebagai pelaksana tugas dan fungsi urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah sekaligus membentuk kelembagaan Pemda DIY sebagai pelaksana urusan keistimewaan sebagaimana diamanatkan UU No.13 Tahun 2012.