TANGGUNGJAWAB HUKUM DIREKSI DALAM PENGURUSAN BUMN YANG DI RESTRUKTURISASI

Abstract

Direksi adalah organ BUMN yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan BUMN dan mewakili BUMN baik di dalam maupun di luar pengadilan. Dari tugas dan tanggung jawab tersebut, maka direksi mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting dan menentukan berhasil tidaknya BUMN tersebut mencapai tujuannya. Direksi merupakan personifikasi dari BUMN itu sendiri, oleh karena itu maju mundurnya BUMN, berhasil atau tidaknya BUMN serta berkembangnya BUMN tergantung dari bagaimana direksi mengurus dan mengelolanya. Bagaimana kedudukan, peran, dan tanggung jawab hukum direksi dalam pengurusan BUMN pada proses restrukturisasi dalam pengurusan BUMN? Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan perundangundangan dan jenis penelitian yuridis normatif. Bahan penelitian yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan melalui penelitian kepustakaan dengan menggunakana alat pengumpulan bahan hukum berupa studi dokumen yang kemudian bahan hukum yang dikumpulkan lalu dikelompokkan menurut permasalahan dan selanjutnya dianalisis secara kualitatif sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dapatlah diketahui bahwa ternyata tidak ada pengaturan yang tegas dalam Undang-undang BUMN menyangkut kedudukan dan peran dari direksi dalam pengurusan BUMN yang direstrukturisasi. Dalam undangundang tersebut hanya menguraikan mengenai tugas dan kewajiban dari direksi yang nantinya menimbulkan tanggung jawab hukum. Apabila terbukti bahwa direksi melakukan perbuatan menyimpang dari kewajiban hukumnya dalam melakukan pengurusan perseroan yang mengakibatkan kerugian perseroan. Kedudukan dan peran direksi dalam pengurusan restrukturisasi BUMN adalah menandatangai Surat Pernyataan Kesanggupan (Letter of Commitment) sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (4) Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor 01/MBU/2009, tentang Pedoman Restrukturisasi Badan Usaha Milik Negara oleh Perseroan (Persero) PT. PPA.