Show simple item record

dc.contributor.authorLUTHFI AJI ASMORO, 03 M 00 36
dc.date.accessioned2018-07-20T12:41:13Z
dc.date.available2018-07-20T12:41:13Z
dc.date.issued2009-01-07
dc.identifier.urihttps://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/8983
dc.description.abstractPasca jatuhnya Orde Baru, terjadi dua perubahan dalam praktek ketatanegaraan di Indonesia, diantaranya adalah kebebasan berpolitik masyarakat dan adanya perubahan UUD 1945. Perubahan kebebasan politik memunculkan lahirnya partai-partai politik peserta pemilu dan perubahan UUD 1945 menguatkan sistem pemerintahan presidensiil. Tesis ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana sistem kepartaian dan sistem pemerintahan di Indonesia dan implikasi dari kombinasi sistem multipartai dalam sistem pemerintahan presidensiil di Indonesia serta untuk mencari model sistem pemerintahan yang sesuai dengan negara Indonesia. Studi ini dilakukan dengan mengkaji UUD 1945 dan UU yang berkaitan dengan kepartaian. Penelitian ini dilakukan dengan metode pendekatan yuridis normatif, historis, komparatif dengan berbagai negara yang menerapkan kombinasi sistem multipartai dalam sistem pemerintahan presidensiil. Studi ini menunjukkan bahwa secara historis sistem multipartai di Indonesia telah berkembang sejak sebelum kemerdekaan. Hal ini didukung dengan demografi penduduk Indonesia yang terdiri dari berbagai suku bangsa, agama, dan adat istiadat yang berbedabeda dan tersebar dari Sabang sampai Merauke. Sistem pemerintahan di Indonesia telah berkali-kali mengalami perubahan, dari sistem parlementer hingga sistem kuasi-presidensiil dan terakhir, berdasarkan perubahan UUD 1945, sistem pemerintahan Indonesia adalah sistem presidensiil murni. Hasil studi ini menunjukkan, kombinasi sistem multipartai dengan sistem pemerintahan presidensiil memunculkan pemerintahan yang tidak efektif dan efisien. Kombinasi ini juga rentan menimbulkan kondisi deadlock antara eksekutif dengan legislatif yang berakibat pada terjadinya krisis politik. Dalam sistem multipartai tanpa mayoritas seperti di Indonesia, koalisi merupakan suatu keharusan untuk membentuk pemerintahan yang kuat. Dalam sistem presidensiil, presiden sebagai pembentuk kabinet akan membentuk koalisi dengan partai lain dengan memberikan kursi menteri atau jabatan lainnya kepada partai politik yang mendukungnya. Akan tetapi dukungan ini tidak menjamin presiden memperoleh dukungan dari partai politik anggota koalisi di DPR. Sehubungan dengan hal tersebut maka, studi ini merekomendasikan untuk dilakukannya perubahan UUD 1945 yang berkaitan dengan sistem pemerintahan agar lebih sesuai dengan realitas politik yang ada yang memungkinkan terciptanya suatu sistem pemerintahan yang efektif, efisien dan kuat. Selain itu diperlukan suatu pembatasan jumlah partai politik, karena dengan jumlah partai politik yang mencapai puluhan ini akan menyulitkan terciptanya pemerintahan yang efektif, efisien, dan kuat.en_US
dc.publisherUNIVERSITAS ISLAM INDONESIAen_US
dc.titleIMPLIKASI SISTEM MULTIPARTAI DALAM SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIIL DI INDONESIAen_US
dc.typeThesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record