PELAKSANAAN KEWENANGAN OTONOMI DALAM PEMERINTAHAN DESA DI KECAMATAN MAYANG KABUPATEN JEMBER JAWA TIMUR MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

Abstract

Tujuan dibentuknya pemerintahan adalah untuk menciptakan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Pemberlakuan sistem desentralisasi dan otonomi dalam pemerintahan merupakan salah satu solusi penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Pelimpahan kewenangan dan kebebasan untuk mengatur daerahnya sendiri agar lebih mandiri menjadi hal yang niscaya untuk dilakukan oleh pemerintah daerah dengan harapan agar dapat menciptakan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Pemerintahan desa sebagai lembaga pemerintah di tingkat paling bawah tentu juga menginginkan terciptanya kesejahteraan masyarakatnya. Pemberlakuan sistem desentralisasi dan otonomi daerah sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 32 Tahun 2004 juga memberikan kewenangan kepada pemerintahan desa untuk mengatur daerah dan masyarakatnya secara mandiri. Oleh karena itu, penulis melakukan studi penelitian lapangan berkenaan dengan Pelaksanaan Kewenangan Otonomi Pemerintahan Desa di Kecamatan Mayang Kabupaten Jember Jawa Timur menurut UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dengan mengambil Desa Mayang dan Desa Seputih sebagai obyek penelitiannya. Fokus penelitian ini adalah (1). Bagaimana Bentuk Otonomi Desa Dalam Pemerintahan Desa di Kecamatan Mayang Kabupaten Jember Jawa Timur, (2) Bagaimana Pelaksanaan Otonomi Desa Dalam Pemerintahan Desa di Kecamatan Mayang Kabupaten Jember Jawa Timur. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan hukum empiris dengan metode wawancara dan kepustakaan sebagai alat pengumpul datanya. Sifat penelitian ini adalah deskriptif dengan teknik analisis kualitatif dan menggunakan metode berfikir deduktif untuk menarik kesimpulannya. Setelah dianalisa dengan seksama, penulis menyimpulkan penelitian ini dalam dua hal. Pertama, Otonomi di Desa Mayang dan Desa Mayang ada dan terlaksana dengan baik. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya kebebasan dan kemandirian pemerintahan desa untuk mengatur daerahnya sendiri. Pemerintahan Desa Mayang dan Desa Seputih sependapat dalam pernyataannya bahwa otonomi desa merupakan pemberian kewenangan oleh pemerintah di atasnya untuk melaksanakan pengaturan-pengaturanuntuk melaksanakan program pembangunan pemerintahannya sehingga agenda-agenda pembangunan secara mandiri dengan ditopang oleh adanya bantuan pendanaan dari pemerintah di atasnya dapat berjalan dengan baik, meskipun pada tahap pelaksanaannya masih tampak adanya disharmoni antar elemen pemerintahan. Kedua, pelaksanaan otonomi pemerintahan desa berjalan dengan baik seiring dengan adanya pemahaman positif bahwa otonomi sebagai sebuah pelaksanaan agenda yang dilaksanakan secara mandiri berdasar pengaturan yang ditetapkan oleh dirinya sendiri dan dari atasan serta tugas pembantuan. Pelaksanaan program otonomi pemerintahan desa dalam bentuk program-program pembangunan, pendampingan sosial, ekonomi, kesehatan dan keagaman yang tentunya sejalan dan selaras dengan proses pensejahteraan masyarakat.