Politik Hukum HAM Pengelolaan Sumber Daya Alam (Studi Atas Masalah Hukum Kehutanan dan Pencemaran Limbah Tambang)

Abstract

Pasal 28H ayat (1) Undang-undang Dasar (UUD) 1945, Pasal 9 ayat (3) Undangundang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Pokok Hak Asasi Manusia (HAM) dan Pasal 65 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah menyatakan bahwa lingkungan hidup merupakan bagian dari HAM. Pasal 18B UUD 1945 dan Pasal 6 UU 39/1999 tentang Pokok HAM telah mengakui entitas adat, termasuk bila ditafsirkan lebih lanjut mengenai entitas pengelolaan hutan adat sebagai bagian dari HAM. Begitupula Pasal 34 dan 35 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup juga bisa menjadi dasar wewenang pemerintah menggugat korporasi yang mencemari lingkungan dalam posisi mewakili dan membela hak rakyat. Realisasi pengakuan (to respect) tersebut terhenti dengan adanya peraturanperundangan di bawahnya yang justru tidak melakukan perlindungan (to protect) dan sekian penegakan hukum yang tidak jalan. Dalam penelitian ini, penulis mengulas mengenai masalah hutan lindung, hutan adat dan penegakan hukum atas pencemaran limbah. Alasan penulis adalah hutan lindung sebagai simbol penyimpan karbon untuk kehidupan umat manusia, hutan adat sebagai simbol hak asasi masyarakat adat dan penegakan hukum atas pencemaran limbah sebagai simbol memperjuangkan hak rakyat atas lingkungan sehat terhadap lingkungan. Bagaimana dan mengapa pelanggaran atas ketiga hal tersebut belum bisa diselesaikan negara akan ditemukan jawabannya dalam penelitian ini.